Soeharto Tak Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Aktivis '98: KKN Subur, Pelanggaran HAM Masif!

Ringkasan Berita:Penolakan Gelar Pahlawan Soeharto
- Aktivis '98, Ray Rangkuti menilai Soeharto tidak layak dapat gelar Pahlawan Nasional karena rekam jejak didominasi KKN dan pelanggaran HAM masif di masanya.

- Ray Rangkuti mempertanyakan apakah harus memaafkan mantan pejabat yang yang juga memberangus demokrasi.

- Ribka Tjiptaning tegas menolak usulan dan mempertanyakan alasan di balik pemberiannya

- PSI Mendukung dan Mengkritik PDIP, Soeharto layak karena berhasil membawa stabilitas ekonomi dan pembangunan.

TRIBUNJAMBI.COM - Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto menuai penolakan keras dari kalangan aktivis Reformasi 1998 dan politisi PDI Perjuangan (PDIP). 

Mereka menilai itu berdasarkan rekam jejak Orde Baru (Orba) yang diwarnai dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masif.

Sehingga KKN dan pelanggaran HAM itu menjadi tembok penghalang bagi penetapan gelar tersebut.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani dan Aktivis 98, Ray Rangkuti, menegaskan Soeharto tidak layak mendapatkan gelar kehormatan negara itu. 

Menurutnya, penetapan gelar tersebut akan mencederai nilai-nilai reformasi dan keadilan.

"Apa yang dimaksud berdamai dengan sejarah? Apakah maksudnya menjadikan seorang yang pernah disebut di dalam TAP MPR sebagai orang yang harus diselidiki dugaan KKN-nya selama menjabat sebagai pahlawan? Menjadikan seseorang yang di eranya sedang berkuasa, begitu banyak terjadi pelanggaran HAM masif sebagai pahlawan?" kata Ray Rangkuti, Rabu (5/11/2025).

Otoritarianisme dan Pemberangusan Demokrasi Jadi Catatan Kelam

Ray menyoroti praktik otoritarianisme selama puluhan tahun di masa kepemimpinan Soeharto, di mana sistem demokrasi diberangus. 

Baca juga: Daftar Jasa Soeharto Versi Golkar Hingga Layak Diberi Gelar Pahlawan, Bahlil: Pantas!

Baca juga: CCTV RSUD Ungkap Taktik Licik Bripda Waldi Sembunyikan Motor Dosen EY: Pakai Sarung Tangan, Masker

Baca juga: SIM Gratis Menanti! Polresta Jambi Gelar Sayembara Anti Geng Motor, Ajak Warga Jadi Mata Polisi

Ia mempertanyakan logika untuk menjadikan tokoh dengan catatan kelam tersebut sebagai tauladan nasional.

"Di masanya, demokrasi diberangus. Apakah hal ini yang disebut berdamai dengan sejarah? Jika begitu adanya, tentulah akan banyak orang yang tidak ingin berdamai dengan sejarah," ujarnya.

Lebih lanjut, Ray Rangkuti mengkritik pandangan bahwa "berdamai dengan sejarah" harus diartikan dengan memaafkan praktik KKN yang menyubur dan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. 

Ia pesimistis dengan alasan-alasan yang mungkin dipakai pemerintah jika akhirnya memberikan gelar tersebut.

"Pertanyaannya, apakah berdamai dengan sejarah itu harus memaafkan berbagai mantan pejabat yang disebut melakukan pelanggaran HAM, menyuburkan praktik KKN dan menghancurkan demokrasi bahkan, akan mengangkatnya menjadi pahlawan?" tegasnya.

PDIP Tolak Keras, PSI Sebut Belum Berdamai dengan Sejarah

Penolakan senada datang dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, yang secara keras menolak usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto.