TPNPB Dikabarkan Serang 5 Warga Sipil di Nabire, MRP Serukan Dialog Damai untuk Papua

TRIBUNJAMBI.COM - Suasana damai di Nabire, Papua Tengah, kembali tercabik oleh eskalasi kekerasan.

Lima warga sipil dilaporkan menjadi korban dalam serangan brutal yang diduga dilakukan oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pimpinan Aibon Kogoya pada Minggu (26/10/2025).

Insiden tragis ini menambah panjang daftar penderitaan masyarakat di zona konflik.

Dari keterangan resmi aparat keamanan, serangan tersebut menargetkan warga yang tengah menjalankan aktivitas ekonomi di wilayah perbukitan, sekitar 12 kilometer dari pusat kota Nabire.

Akibat penyerangan yang melibatkan tembakan dan kekerasan fisik:

• Satu orang dipastikan meninggal dunia di lokasi kejadian.
• Empat orang lainnya menderita luka-luka serius dan kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Nabire.

“Serangan ini sangat disesalkan. Korban seluruhnya adalah warga sipil yang tidak terlibat dalam aktivitas apa pun. Mereka adalah rakyat yang hanya mencari nafkah,” ujar seorang sumber keamanan di Nabire dilansir dari Gakorpan News, Senin pagi, menegaskan sifat non-militer para korban.

Aparat gabungan TNI dan Polri segera merespons dengan menerjunkan tim untuk evakuasi dan pengamanan.

Baca juga: Pasang Baliho Larangan Perang Aparat Vs TPNPB di Pemukiman Sipil: 2.300 Pengungsi Lanny Jaya Trauma

Baca juga: Kagetnya Dedi Mulyadi Temukan Aliran Dana Aqua ke 2 BUMD Jabar, PDAM dan PJT Memalak? Korupsi?

Baca juga: Tragedi Bidara Cina: Penganiayaan Berujung Maut karena Dendam Terkait Sabu

Operasi penyisiran difokuskan pada jalur pelarian di kawasan hutan untuk menelusuri jejak kelompok bersenjata.

“Kami fokus pada perlindungan warga dan pemulihan situasi keamanan. TNI-Polri berkoordinasi untuk mencegah aksi lanjutan yang mengancam masyarakat,” tegas Kabid Humas Polda Papua Tengah melalui pernyataan tertulisnya.

MRP: Tolak Pendekatan Keamanan, Utamakan Keadilan Sosial

Menyikapi berulangnya tragedi yang merenggut nyawa sipil, Majelis Rakyat Papua (MRP) menyampaikan keprihatinan mendalam dan menyerukan perubahan paradigma penyelesaian konflik.

MRP menilai bahwa konflik bersenjata yang berkepanjangan hanya memperpanjang krisis kemanusiaan di Tanah Papua.

MRP secara tegas mendesak Pemerintah Pusat dan Daerah untuk meninggalkan pendekatan keamanan yang dominan.

“Kami meminta pemerintah pusat dan daerah duduk bersama, membuka ruang dialog yang jujur dan berkeadilan, agar Papua benar-benar damai,” ujar salah satu anggota MRP saat ditemui di Jayapura, menegaskan bahwa dialog adalah kunci, bukan senjata.

Menurut MRP, perdamaian yang berkelanjutan tidak akan terwujud hanya dengan penambahan pasukan, tetapi harus didasarkan pada:

• Pembangunan sosial dan peningkatan kualitas pendidikan.
• Penguatan kepercayaan (trust-building) antara masyarakat dan negara.

Baca juga: Guru dan Nakes di Pedalaman Papua Terpaksa Menghilang Demi Hindari Jejak TPNPB Aibon Kogoya

Baca juga: Menkeu Purbaya Beri Alarm Bahaya soal Jual Beli Jabatan, Wali Kota Bekasi Pernah Jadi Korban OTT KPK

• Penghormatan terhadap peran tokoh adat, gereja, dan lembaga lokal dalam rekonsiliasi.

Suara Kemanusiaan: "Papua Butuh Suara Damai, Bukan Senjata"

Tragedi Nabire kembali menyoroti fakta bahwa kekerasan di Papua telah menjadi krisis kemanusiaan yang berulang. Ribuan warga di zona konflik hidup dalam ketakutan dan tak sedikit yang terpaksa mengungsi dari kampung halaman mereka.