Gerobak dan Balita di Pinggir Jalan, Aktivitas Mengemis Marak Saat Ramadan

“Anak-anak bisa dididik dengan baik, dilatih kedisiplinannya, integritasnya, dan semangatnya. Kalau melihat kehidupan orang tua mereka yang masih bergumul dengan kemiskinan, kita tidak ingin anak-anaknya mengalami hal yang sama,” katanya.

Terkait aturan, Yunita menjelaskan aktivitas mengemis di jalan sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum (Perda Tibum) yang melarang aktivitas tersebut. Namun hingga kini belum ada sanksi tegas bagi pemberi maupun penerima.

“Kalau di Perda Tibum sebenarnya sudah ditetapkan bahwa mereka dilarang. Tetapi memang belum ada sanksi bagi yang memberi ataupun yang menerima. Padahal mereka bisa terus berada di sana karena yang memberi juga banyak,” ujarnya.

Ia menilai kondisi ini menjadi dilema. Di satu sisi sedekah di jalan merupakan bentuk kepedulian masyarakat, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan.

“Ini memang bentuk kepedulian, tapi kalau terus diberikan di jalan bisa membuat orang menjadi malas dan akhirnya menjadikan itu sebagai pekerjaan,” katanya.

Yunita juga mengungkapkan pihaknya pernah menemukan kasus seorang ibu yang membawa empat anaknya mengemis di jalan. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata keluarga tersebut telah menerima berbagai bantuan.

“Bahkan pernah dibantu oleh komunitas, diberi motor, alat dagang, etalase. Tetapi ketika kita cek datanya, ternyata dia berada di desil lima karena memiliki aset,” ungkapnya.

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga faktor mental dan motivasi.

“Kadang alasannya dagangan tidak laku. Tapi sebenarnya ini juga soal semangat. Ada yang lebih memilih cara instan karena merasa lebih mudah mendapatkan uang di jalan,” ujarnya.

Yunita juga mengakui bahwa perubahan perilaku para pengemis atau manusia gerobak tidak mudah terjadi meskipun telah dilakukan berbagai pembinaan.

Menurutnya, cukup jarang ditemukan orang yang benar-benar berubah setelah mendapatkan pembinaan maupun bantuan dari pemerintah ataupun yayasan sosial.

“Kalau kita jujur melihat di lapangan, sangat jarang yang benar-benar berubah setelah dibina. Sudah pernah ditangkap, dibina, bahkan diberikan bantuan tempat tinggal sampai modal usaha, tetapi tidak sedikit yang kembali lagi ke jalan,” katanya.

Ia menilai perubahan biasanya baru terjadi ketika kondisi fisik sudah tidak memungkinkan lagi untuk beraktivitas di jalan.

“Biasanya perubahan itu terjadi ketika sudah tua, sakit-sakitan, atau memang ada kesadaran dari diri sendiri. Itu yang paling menentukan,” ujarnya.

Meski demikian, Dinas Sosial Kota Jambi tetap melakukan penanganan secara persuasif melalui kegiatan penjangkauan rutin. Tim bahkan melakukan patroli hingga empat kali dalam sehari, mulai dari pagi hingga malam.

“Hampir setiap hari kita melakukan penjangkauan. Dari pagi menjelang siang, siang, sampai malam sekitar pukul 21.00 WIB. Kita sisir lokasi-lokasi yang sering menjadi tempat mereka berkumpul,” katanya.

Namun Yunita menegaskan Dinas Sosial tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan.

“Karena Dinas Sosial bukan ranah penangkapan, kita lebih pada penjangkauan dan asesmen. Kita lihat kebutuhannya apa, kemudian kita berikan solusi,” jelasnya.

Dalam operasi penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) selama Ramadan, Dinas Sosial menjangkau lima kepala keluarga (KK) dengan total 13 jiwa dalam satu hari, termasuk anak-anak berusia dua hingga tiga tahun.

Sementara sehari sebelumnya, sebanyak 19 KK juga telah dijangkau dan dipulangkan ke rumah masing-masing.

“Hari ini ada lima KK, total 13 orang. Kemarin 19 KK yang kita coba pulangkan dan pantau langsung ke rumahnya,” ujarnya.

Namun dalam proses pemulangan sering ditemukan persoalan alamat KTP yang tidak sesuai dengan domisili sebenarnya.

“Ketika kita datangi alamat sesuai KTP, ternyata orangnya sudah tidak ada di sana. Ini jadi kendala dalam pembinaan,” katanya.

Dari data sementara, sebagian besar yang terjaring merupakan warga Kota Jambi dan satu di antaranya berasal dari Muaro Jambi. Namun banyak yang memiliki KTP baru terbitan tahun 2026.

“Ini menjadi persoalan besar karena banyak yang akhirnya beralih menjadi penduduk Kota Jambi,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Sosial kini menyiapkan strategi baru dengan melibatkan aparat lingkungan.

Jika sebelumnya keluarga hanya dipanggil untuk menjemput, kini pemulangan akan dilakukan melalui koordinasi dengan RT dan lurah agar ada kontrol sosial di lingkungan tempat tinggal.

“Kita akan pertemukan mereka dengan RT dan lurah supaya ada pengawasan lingkungan. Kalau hanya dipanggil keluarga, seringkali kembali lagi ke jalan,” jelasnya.

Terkait pekerjaan, mayoritas yang terjaring tercatat sebagai buruh harian lepas dalam KTP. Namun Yunita menegaskan pendataan kini lebih ketat karena sudah terintegrasi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Sekarang data sudah terhubung dengan bank, pajak, PBB hingga aktivitas pinjaman online. Jadi kalau punya aset akan terlihat,” katanya.

Di sisi lain, Yunita mengimbau masyarakat yang ingin berbagi selama Ramadan agar menyalurkan bantuan ke tempat yang lebih tepat sasaran.

Ia menyarankan bantuan diberikan melalui panti sosial, rumah sakit, atau lembaga yang benar-benar membutuhkan.

“Di Kota Jambi ada sekitar 54 panti anak yang bisa menjadi tempat penyaluran bantuan. Selain itu juga ada panti lansia, panti ODGJ, masjid, hingga keluarga pasien yang menunggu di rumah sakit,” ujarnya.

Ia menambahkan, daftar panti tersebut telah dipublikasikan melalui akun Instagram resmi Dinas Sosial Kota Jambi agar masyarakat mudah mengakses informasi.

“Daftar panti itu sudah kami tampilkan di Instagram Dinas Sosial. Mudah-mudahan masyarakat bisa menyalurkan bantuan ke tempat yang benar-benar membutuhkan. Insya Allah lebih bermanfaat dan lebih berkah daripada memberi di jalan,” pungkasnya.
 

Baca juga: Viral Pengemis di Jambi Tendang Kendaraan, Diduga Tak Diberi Uang

Baca juga: Pengemis di Kota Jambi Ngamuk Pukul Mobil dan Rusak Spion Gegara Tak Diberi Uang