JAKARTA, TRIBUN - Massa yang berunjuk rasa di depan patung Arjuna Wijaya (patung kuda), Jakarta Pusat, menggelar aksi teatrikal dalam rangka menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Kamis (27/6).

Massa yang mayoritas berbaju merah ini memadati area samping air mancur patung Arjuna Wijaya mulai pukul 12.30 WIB.

Terlihat bendera-bendera serikat buruh dikibarkan dalam barisan. Di antaranya, ada bendera milik Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), SBIT, dan juga bendera putih ungu milik Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Pertunjukan teatrikal ini menampilkan keseharian masyarakat. Misalnya, guru-guru di sekolah negeri yang sibuk mendidik anak muridnya atau perawat yang selalu merawat dan mengobati mereka yang terluka.

Kemudian, ada juga nelayan yang menjaring dan mencari ikan. Begitupun dengan petani yang terus mencangkul sawahnya di tengah terik panas matahari.

Massa juga memperlihatkan kegiatan produksi oleh buruh. Ada juga ojek online yang melalang buana di area aksi sambil mengangkut penumpang.

Teatrikal hari ini menggambarkan masyarakat yang masih bisa menabung di bank dan berbelanja, meski sebatas membeli kopi di pedagang asongan.

Ketika seorang yang berperan sebagai pemberi upah berkeliling uang kepada masyarakat atas kerja keras mereka, masyarakat terlihat sujud syukur dan tersenyum lebar.

Baca juga: Ungkap 7 kader Terluka Saat Demo Tapera, HMI Tuntut Kapolda Jambi Minta Maaf

Baca juga: Diskusi Publik HMP HTN Fakultas Syariah, Mengupas Kontroversi Tapera

Namun, semuanya berubah setelah seseorang yang memerankan BP Tapera masuk ke ruang teatrikal. Satu per satu masyarakat dihampiri oleh Tapera dan mengambil sebagian upah yang mereka dapatkan.

Masyarakat yang ditarik iuran Tapera hanya disisakan secarik kertas tanda bukti sudah menyerahkan iuran. Buruh, pedagang, dan masyarakat lainnya pun terlihat murung dan terduduk lesu.

Sementara, BP Tapera terlihat mempertontonkan iuran yang mereka tarik dari rakyat. Pada aksi hari ini, massa menuntut agar Presiden Jokowi dan pemerintah mencabut UU no 4 Tahun 2016 tentang Tapera dan peraturan turunannya.

Massa juga menuntut agar Presiden Jokowi membuka ruang dialog yang demokratis, partisipatif, transparan, dan inklusif dalam penyelenggaran pembangunan perumahan untuk rakyat.

Koordinator Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) Sunarno menyampaikan tuntutannya dalam aksi tersebut.

“Menuntut pemerintah membangun perumahan rakyat secara kayak, ekonomis dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang terintegrasi dengan tempat bekerja, dan akses moda transportasi modern,” ujar Sunarno.

Dalam aksi yang sama, massa menuntut agar pemerintah mencabut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah dituntut untuk mensejahterakan pekerja dengan memberikan upah yang layak serta jaminan kepastian kerja.