Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunjmbi.com, Abdullah Usman
TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Terkait penghapusan tenaga Honorer di lingkup pemerintahan sesuai instruksi Menpan RB yang berlaku pada tahun 2023 , Kabupaten Sarolangun terancam krisis tenaga guru.
Saat ini di Kabupaten Sarolangun terdapat 2000 lebih tenaga guru yang berstatus honorer. Jika pada tahun 2023 mendatang sesuai instruksi Menpan RB diberlakukan, disdik khawatirkan akan berdampak pada dunia pendidikan di Sarolangun ke depannya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sarolangun Helmi, menuturkan secara tidak langsung dengan diberlakukan penghapusan tenaga honorer tersebut yang paling merasakan dampaknya adalah dunia pengajar karena akan kekurangan tenaga pengajar.
"Kondisi kekurangan tenaga ini dapat dipastikan akan dirasakan oleh seluruh sekolah yang ada di Sarolangun, " ujarnya.
Lanjutnya, kondisi ini semakin diperparah dengan banyaknya pada tahun mendatang dari tenaga Guru ASN yang memasuki masa purna atau pensiun.
"Belum lagi wacana penerimaan P3K belum pasti, dan belum tentu pula kuota yang disiapkan dapat mencukupi untuk menutupi kekurangan guru tadi, " jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, pihaknya melalui PGRI sudah menyampaikan surat ke Pemerintah Pusat agar di wilayah Kabupaten Sarolangun ini mendapat pengecualian ataupun solusi lain.
"Karena untuk di Sarolangun saat ini sangat bergantung pada tenaga guru honorer dalam membantu pendidikan, mudah mudahan ada solusi lain, " pungkasnya. (usn)
Baca juga: Cerita AF Warga Batanghari Mengabdi Sejak 2011, Pasrah Jika Pemerintah Menghapus Tenaga Honorer
Baca juga: 3.300 Honorer Terancam Kehilangan Pekerjaan pada 2023, Pemkab Tebo Hanya Mampu Tampung 120 PPPK
Baca juga: Take Home Pay Kecil, Tenaga Honorer di Tebo Titip Makanan ke SD untuk Dijual
Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News