Server SIPKD Tanjabbar Diserang Hacker, Kepala BPKAD Kelimpungan Banyak Data Penting Hilang

Server SIPKD Tanjabbar Diserang Hacker, Kepala BPKAD Kelimpungan Banyak Data Penting Hilang

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terserang Virus ransomware yang diduga ulah hacker, Senin 2 Desember 2019 lalu.

Parahnya, serangan virus jahat tersebut membuat server jebol dan seluruh data dalam kondisi rusak berat tidak dapat diakses. Akibatnya aktivitas input data dari OPD di BKAD terhambat.

"Serangan malware ini mengakibatkan tidak bisa dibukanya data di komputer server BKAD bahkan sebagian data terhapus total," ungkap Kepala BPKAD Tanjab Barat, Rajiun Sitohang sembari membenarkan adanya serangan virus ransomware, Rabu (4/12).

• Tiga Warga Aceh Dilimpah ke Kejaksaan Negeri Jambi Setelah Tertangkap Bawa 230 Kg Ganja

• Kadis PMD Tebo Ditahan Kejari, Kasus LPJU Tebo Rugikan Negara Rp 1,6 Miliar

• Suka Renang Karena Sakit Asma, Yusuf Tidak Sangka Bisa Jadi Atlet Peraih Medali Emas SEA Games

Atas masalah itu, Rajiun mengungkapkan hanya sebagian data yang dapat diselamatkan. Namun hingga kini masalah sudah teratasi dengan progres hingga 98 persen.

Sebagian data yang dapat diselamatkan hanya data pertanggal 26 Nopember 2019.

Langkah antisipasi agar tidak semakin parah, BPKAD terpaksa menonaktifkan server sementara, menjelang data benar-benar bersiah dari jangkitan ransomware.

Sedangkan untuk data yang hilang BKAD terpaksa harus melakukan diinput ulang ke server SIPKD.

"BKAD akan memfasilitasi OPD untuk input ulang. Proses penginputan ulang belanja harus sesuai secara jumlah maupun rekening belanja," terangnya.

Rajiun Sitohang Kepala BPKAD Setda Tanjab Barat membenarkan jika server dilingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tanjab Barat terserang virus Ransomware.

"Serangan itu mengunci semua data kita," ujar Rajiun

Dampaknya sebut Rajiun, pihaknya tidak bisa mengolah data dan membuka data yang diolah selama ini sampai dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dari 27 hingga 30 Nopember 2019.

" Dari 26 hingga 30 Nopember 2019 semua data hilang, dan kita harus entry ulang. Mulai dari pencairan anggaran, SP2D, SPM dan lainnya termasuk juga laporan keuangan itu hilang," sebutnya

• Kusnindar Nyanyi Sebut Nama-nama Anggota DPRD Jambi yang Terima Uang Suap

• TERUNGKAP Tak Hanya Uang Ketok Palu, Anggota DPRD Jambi Juga Terima Suap LKPj Gubernur Jambi

• 375 Pendaftar, Bawaslu Bungo Hanya Akan Pilih 51 Panwascam

Terkait dengan APBD karena memang virus ini menyerang data terakhir konsumsi tahun 2020, APBD itu betul betul mereka kunci.

Akhirnya juga kita entri ulang APBD tahun 2020 yang sudah selesai dikerjakan.