Baca tanpa iklan
Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Ini Pandangan Fraksi Terhadap Ranperda RAPBD Perubahan Provinsi Jambi Tahun 2019
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - DPRD Provinsi Jambi menggelar sidang paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD tahun 2019, pada Jumat (2/8).
Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Cornelis Buston didampingi Wakil Ketua Zainul Arfan dan AR Syahbandar. Sementara dari Pemerintahan Provinsi Jambi diwakili oleh Sekretaris Daerah M. Dianto.
Dalam pemandangan umum ini , banyak kritikan dan saran terhadap perubahan APBD 2019.
Baca: GEMPA Hari Ini, BMKG Sebut Ancaman Tsunami Capai 3 Meter, 3 Daerah Ini Diminta Waspada
Baca: Detik-detik Video Warga yang Merekam Gempa 7,4 SR di Jakarta Malam Ini, Live Streaming Kabar Terkini
Baca: Debu Batubara Beterbangan Sampai ke Komplek Percandian Muarojambi, Bisa Mengancam Situs Sejarah
Seperti yang disampaikan oleh PDIP dalam enam pon perhatiannnya. Dengan garis besar bahwa setiap perubahan anggaran harus disertai dengan alasan yang tepat.
Misalnya harus diprioritaskan pada belanja yang meiliki kebutuhan yang mendesak dan terkait hajat hidup orang banyak.
"Hal ini mengingat seringkali apa yang telah dispekati dalam rapat dan laporan Banggar DPRD justru berbeda dalam RAK maupun pelaksanaanya di lapangan," juru bicara PDIP Veronica.
Baca: Kuatnya Guncangan, Gempa 7,4 SR di Perairan Banten Hari Ini Terasa hingga Yogyakarta
Baca: Penampakan Dampak Stopel Batubara, Kesehatan Warga Desa Muara Jambi, Mulai Terancam
Baca: Ahli Mendeteksi Sinyal Terjadinya Tsunami Pasca Gempa Banten, Gelombang Terdeteksi di Selatan Banten
Kemudian Fraksi Gerindra menyarankan hendaknya Pemprov Jambi dalam alokasi hibah hendaknya agar lebih dapat disusun secara proporsional , dan mendekati prinsip keadilan anggaran berdasarkan kebutuhan dan usulan masyarakat.
"Kami melihat ada disparitas yang sangat mencolok pada belanja tidak langsung khusunya hibah daerah. Dari total Rp580,604 Miliar belanja hibah dan Rp100,39 M belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi," tuturnya.
"Sedangkan anggaran hibah yang disiapkan untuk rumah ibadah, pesantren maupun lembaga pendidikan keagamaan hanya sebesar Rp7,72 M padahal banyak usulan melalui pokir DPRD untuk bantuan ini,” tambah juru bicara Fraksi Gerindra.
Selanjutnya Fraksi PKB berharap rancangan Perubahan APBD Pemprov Jambi 2019 dapat mendukung peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi.
Selain itu PKB juga menyoroti penurunan target hasil pengelolaan kekayaan daerah sebsar Rp3,977 M yang disampaikan pemprov.
"Sementara menurut hemat kami masih ada sisa waktu menjelang berakhirnya tahun anggaran 2019," sampai Juru bicara PKB.
Kemudian Fraksi Partai Amanah Nasional (PAN) melalui juru bicaranya Wiwid Ishara memberikan tanggapan positif terhadap peningkatan target pendapatan daerah dari APBD tahun 2019 ke RPAPBD tahun 2019 sebesar 1,08 persen, yang bersumber dari pendapatan asli daerah 2,74 persen dan perimbangan 0,24 persen.
Baca: LIVE STREAMING KOMPAS TV, Pantaun Kondisi Gempa Banten yang Berpotensi Tsunami
Baca: Jadwal Seleksi CPNS 2019 Dimulai Oktober Ini, Pemprov Jambi Belum Siap dengan e-Formasi
Baca: 18 Wilayah Ini Berpotensi Terkena Tsunami dari Gempa Banten 7,2 SR Malam Ini, Ini Kata BMKG
"Pada dasarnya Fraksi PAN menyepakati jika terjadi pergeseran baik penambahan atau pengurangan anggaran, sepanjang sesuai dengan peundang-undangan yang berlaku," jelasnya..
Selanjutnya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang disampaikan juru bicaranya Syopian, menyoroti alokasi belanja pegawai yang dianggarkan pada belanja tidak langsung pada dokumen keuangan Ranperda tentang RAPBD Jambi dianggarkan sebesar Rp 2,688 Triliun yang menjadi Rp 2,991 Triliun.
"Hal ini jadi perhatian mengapa masih terdapat penganggaran belanja langusng yang diketahui biasanya belanja pegawai terdapat pada biaya tak langusng," ucapnya.
Baca: Fasha Salahkan Konsultan, Sidak Pelebaran Jalan Pintu Besi, Ada Bagian Proyek yang Tidak Dikerjakan
Baca: Agung Hercules Meninggal Karena Kanker Glioblastoma, Ayo Mengenal Sakit Kanker Otak yang Mematikan
Baca: Wakapolda Jambi, Brigjen Pol Ahmad Haydar, Jadi Kapuslabfor Bareskrim Polri, Ini Penggantinya
Sementara Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston mengatakan rapat paripurna pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Pemprov Jambi 2019 akan dilanjutkan kembali dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum sembilan fraksi-fraksi DPRD.
Terpisah, Sekda Provinsi Jambi M Dianto menyampaikan berdasarkan pemandangan DPRD pihaknya diminta untuk meningkatkan PAD serta meminta keterangan untuk serapan anggaran yang telah tercapai.
"Ini sebelumnya kami lihat di Biro Pembangunan dan Kerjasama memang belum sampai 50 persen," katanya.
Dia juga belum mengetahui permasalahannya terletak pada sektor apa.
"Apa karena proyek besar belum selesai dibayar keseluran kan itu ada pada OPD kejelasannya," terangnya.
Sementara untuk pengalokasian terhadap dana Pilgub 2020 , Dianto menyebut akan dikucurkan karena tahapan Pilgub telah dimulai pada tahun ini.
"Karena tahapannya mulai 2019 ini maka usulan KPU, Panwaslu dan pihak keamanan sudah kami alokasikan tahun ini," pungkasnya.
Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Ini Pandangan Fraksi Soal Ranperda RAPBDP Provinsi Jambi Tahun 2019 (Zulkifli/Tribun Jambi)