TPNPB-OPM Siap Berunding dengan Pemerintah, Akhiri Konflik Bersenjata KKB Papua Vs TNI-POLRI 

“Dengan demikian, PBB harus terlibat dalam penyelesaian akar persoalan konflik di Papua sebagaimana pada tanggal 15 Agustus 1962, di mana PBB juga terlibat dalam sengketa wilayah West Niew Guinea (West Papua),” kata Sebby Sambom.  

Sehingga pelurusan sejarah Papua, ujar Sebby, harus diselesaikan terlebih dahulu.  

Jika tidak maka semua kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tanah Papua dan penyelesaian persoalan HAM hanya membuang-buang waktu dan energi. 

Sebby juga menambahkan, pihak Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB menolak semua kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan di tanah Papua.  

Pasalnya, pembangunan bukan solusi utama penyelesaian akar persoalan konflik.  

“Konflik bersenjata antara militer Indonesia dengan pasukan TPNPB di seluruh tanah Papua terjadi karena ada persoalan sejarah Papua yang harus diselesaikan OPM dengan Pemerintah indonesia di markas PBB,” kata Sebby.  

Pengumuman tersebut diketahui juga Panglima Tinggi TPNPB OPM Jenderal Goliat Tabuni, Wakil Panglima Letnan Jenderal Melkisedek Awom, Kepala Staf Umum Mayor Jenderal Terianus Satto, dan Komandan Operasi Umum Mayor Jenderal Lekagak Telenggen.