TPNPB-OPM Siap Berunding dengan Pemerintah, Akhiri Konflik Bersenjata KKB Papua Vs TNI-POLRI 

TPNPB-OPM Siap Berunding dengan Pemerintah, Akhiri Konflik Bersenjata KKB Papua Vs TNI-POLRI

TRIBUNJAMBI.COM – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) atau disebut KKB Papua memberi sinyal perundingan damai dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Perundingan tersebut nantinya diminta sesuai mekanisme internasional.  

Langkah itu ditempuh guna mengakhiri konflik bersenjata antara tentara TPNPB-OPM dengan aparat TNI-Polri di Bumi Cendrawasih.  

Karena itu, KKB Papua memberikan sinyal kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri HAM Natalius Pigai, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta para menteri Kabinet Merah Putih melakukan perundingan damai. 

Perundingan tersebut disampaikan Sebby Sambom, selaku Juru Bicara TPNPB-OPM.  

“Kami mengimbau kepada Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Natalius Pigai, Yusril Ihza Mahendra dan semua kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, TPNPB bersedia melakukan perundingan dan mengakhiri perang dengan militer Indonesia di atas tanah Papua,” ujar Sebby Sambom melalui keterangan tertulis, Jumat (11/7). 

Kata dia, jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia melakukan perundingan dengan KKB Papua maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau lembaga-lembaga internasional yang diakui dunia.  

Baca juga: KKB Papua Bantah 4 Anggota Ikrar Setia ke NKRI, Sebby Sambom: Bukan Bagian dari TPNPB-OPM! 

Baca juga: Pemilik Kebun Sawit di Rimbo Bujang Tebo Jadi Tersangka Setelah Menganiaya Pencuri Sawit

Bahkan bisa difasilitasi sebuah negara netral untuk duduk di meja perundingan.  

“Tujuan perundingan demi kemanusiaan sehingga lebih dari 97.000 warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata di tanah Papua bisa kembali ke rumah mereka masing-masing dan mendapatkan bantuan kemanusiaan dari berbagai lembaga terkait,” kata Sebby Sambom. 

Hingga kini, puluhan ribu warga sipil korban konflik bersenjata mengungsi di berbagai daerah di tanah Papua.  

Langkah perundingan damai harus disertai penarikan seluruh personel militer Indonesia dari tanah Papua menuju kesepakatan damai sehingga dapat mengakhiri perang yang sudah terjadi selama 63 tahun lebih antara kedua belah pihak. 

Pihak Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM juga menegaskan kepada Presiden Prabowo bahwa penunjukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menyelesaikan persoalan pembangunan dan penyelesaian persoalan HAM di tanah Papua hanya sebagai pencitraan negara indonesia di mata dunia internasional.  

“Penunjukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyelesaikan persoalan pembangunan dan HAM di tanah Papua terjadi atas desakan PBB dan masyarakat Internasional kepada Indonesia untuk membuka akses dalam kunjungan PBB ke tanah Papua terkait persoalan konflik bersenjata yang telah menimbulkan pelanggaran HAM warga sipil,” ujar Sebby. 

Langkah penunjukan Gibran Rakabuming Raka untuk penyelesaian masalah konflik di tanah Papua, terutama HAM dan pembangunan, kata Sebby merupakan kekeliruan yang sedang dilakukan Pemerintah Indonesia.  

Persoalan konflik di tanah Papua karena ada sejarah yang harus diluruskan antara OPM dengan Pemerintah Indonesia.  

“Dengan demikian, PBB harus terlibat dalam penyelesaian akar persoalan konflik di Papua sebagaimana pada tanggal 15 Agustus 1962, di mana PBB juga terlibat dalam sengketa wilayah West Niew Guinea (West Papua),” kata Sebby Sambom.  

Sehingga pelurusan sejarah Papua, ujar Sebby, harus diselesaikan terlebih dahulu.  

Jika tidak maka semua kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tanah Papua dan penyelesaian persoalan HAM hanya membuang-buang waktu dan energi. 

Sebby juga menambahkan, pihak Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB menolak semua kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan di tanah Papua.  

Pasalnya, pembangunan bukan solusi utama penyelesaian akar persoalan konflik.  

“Konflik bersenjata antara militer Indonesia dengan pasukan TPNPB di seluruh tanah Papua terjadi karena ada persoalan sejarah Papua yang harus diselesaikan OPM dengan Pemerintah indonesia di markas PBB,” kata Sebby.  

Pengumuman tersebut diketahui juga Panglima Tinggi TPNPB OPM Jenderal Goliat Tabuni, Wakil Panglima Letnan Jenderal Melkisedek Awom, Kepala Staf Umum Mayor Jenderal Terianus Satto, dan Komandan Operasi Umum Mayor Jenderal Lekagak Telenggen.