KKB Papua Klaim Bakar Rumah Bupati Puncak dan Kantor Distrik Omukia, Sebut Dijadikan Pos Militer

TRIBUNJAMBI.COM - Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau yang disebut KKB Papua mengklaim bertanggung jawab atas pembakaran dua unit rumah milik Bupati Puncak, Elvis Tabuni.

Selain itu juga bertanggungjawab terhadap pembakaran Kantor Distrik Omukia pada Minggu, (6/7/ 2025). 

Aksi ini disebut-sebut sebagai respons TPNPB-OPM terhadap penggunaan bangunan sipil tersebut sebagai pos pertahanan militer Indonesia.

Dalam siaran persnya, Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan pihaknya menerima laporan dari Pasukan Informasi Strategis (PIS) TPNPB Kabupaten Puncak. 

Laporan tersebut menyebutkan dua rumah milik Bupati Elvis Tabuni dan Kantor Distrik Omukia telah dialihfungsikan sebagai pos militer Indonesia untuk melancarkan operasi di wilayah Distrik Omukia. 
Akibatnya, ribuan warga sipil dilaporkan mengungsi karena ketakutan.

Sambom menegaskan bahwa penempatan pasukan militer di bangunan sipil telah menyebabkan warga sipil ketakutan dan mengungsi karena operasi militer yang terus dilancarkan. 

Oleh karena itu, TPNPB melakukan pembakaran terhadap tiga bangunan tersebut.

Peringatkan Penggunaan Bangunan Sipil dalam Konflik

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB mendesak agar penggunaan bangunan sipil di wilayah konflik segera dihentikan. 

Baca juga: Kontak Tembak di Intan Jaya, Satgas Damai Cartenz Tewaskan Komandan Operasi KKB Enos Tipagau

Baca juga: PERDEBATAN Rismon Sianipar dan Penyisdik Polisi di Kasus Ijazah Jokowi

Baca juga: KABUR Anak Polisi di Sumut Usai Tabrak Pengendara Pakai Mobil Dinas, Sang Ayah Kini Diperiksa Propam

Mereka secara khusus menghimbau kepada Bupati Puncak Elvis Tabuni, Panglima TNI Agus Subianto, Pangdam XVII Cenderawasih, Koops Habema, Ops Damai Cartens, dan seluruh jajaran militer pemerintah Indonesia yang bertugas di Tanah Papua.

"Seluruh bangunan sipil yang pernah ditempati oleh aparat militer Indonesia di wilayah perang, TPNPB siap eksekusi semuanya," ancam Sambom. 

Dia menambahkan Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto telah mengerahkan pasukannya dan mengambil alih fungsi bangunan sipil sebagai pos pertahanan negara.

Menurut TPNPB-OPM atau KKB Papu, telah melanggar hukum humaniter.

KKB Papua juga menghimbau Bupati Elvis Tabuni untuk menghentikan kerja sama dengan militer Indonesia dalam mencari keberadaan TPNPB. 

Mereka mengingatkan bahwa tugas utama bupati adalah memberikan perlindungan dan keamanan bagi ribuan warga sipil yang mengungsi dari kampung halaman mereka di Kabupaten Puncak akibat konflik bersenjata antara TPNPB dan militer pemerintah Indonesia.

Satgas Selamatkan Petani

Suasana sore pada Sabtu (5/7/2025) di Yahukimo nyaris berubah menjadi tragedi berdarah.