Momen Haru di Sorong: 5 Eks KKB Papua Ikrar Setia pada NKRI, Sinyal Papua Damai dan Sejahtera

Kemudian, yang tak kalah penting, peningkatan keterlibatan masyarakat adat juga terus diupayakan, memastikan pembangunan yang inklusif dan selaras dengan kebutuhan serta kearifan lokal.

Penyerahan diri kelima mantan separatis ini bukan hanya sekadar akhir sebuah konflik, melainkan awal dari harapan baru bagi Papua. 

Baca juga: Kapuspen Bantah Klaim KKB Papua Tembak TNI dan Penambahan Pos Militer di Yuguru: Batasi Gerak OPM

Baca juga: PANIK Kubu Jokowi Usai Beathor Bilang Ijazah Dicetak di Pasar Pramuka, Rocky Gerung: Makin Terbaca

Dengan jaminan pelatihan kerja, akses pendidikan, dan bantuan sosial, pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan mereka dapat kembali berkontribusi positif dalam masyarakat. 

Seperti ditegaskan oleh Gubernur Elisa Kambu, perdamaian sejati hanya dapat lahir dari pendekatan yang manusiawi dan berpihak pada kesejahteraan rakyat Papua. 

Ini adalah janji masa depan yang dibangun di atas fondasi persatuan dan keadilan.

Jangan Libatkan Warga Sipil

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Peduli Kemanusiaan murka terhadap TNI-Polri dan TPNPB-OPM atau KKB Papua yang melibatkan warga sipil dalam konflik.

Masiswa yang menyerukan itu datang dari Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Seruan itu disampaikan usai diskusi konflik bersenjata di Distrik Kurima dan Distrik Tangma. 

Kata mahasiswa, warga sipil menjadi korban dalam konflik antara TNI-Polri dan KKB Papua.

Hiskia Hilapok selaku perwakilan mahasiswa menginginkan tidak adanya warga sipil dalam kontak tembak.

“TPNPB-OPM dan TNI-Polri agar tidak melibatkan warga sipil (dalam konflik bersenjata), sebab warga sipil yang justru menjadi korban dalam kontak tembak. Warga sipil justru wajib dilindungi,” kata Hiskia Hilapok, Sabtu (21/6/2025) dilansir Tribunjambi.com pada Minggu (22/6/2025).

Mereka juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menarik prajurit TNI-Polri non-organik dari Distrik Kurima dan Distrik Tangma.

“(Kami juga minta) stop kriminalisasi, intimindasi dan pembunuhan terhadap warga sipil di Kurima, Tangma, Nduga, Intan Jaya, Puncak, Dogiyai, Maybrat dan seluruh Tanah Papua,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pemuda Mahasiswa Suku Hubla di Yahukimo, Niel Lantipo meminta pemerintah Kabupaten Yahukimo segera mengambil langkah.

Terlebih kepada warga yang mengungsi dari Kurima ke beberapa lokasi terdekat di sana.