Momen Haru di Sorong: 5 Eks KKB Papua Ikrar Setia pada NKRI, Sinyal Papua Damai dan Sejahtera

TRIBUNJAMBI.COM - Sebuah babak baru yang penuh harapan terukir di Tanah Papua pada 20 Juni 2025. 

Hal itu setelah lima mantan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau disebut juga KKB Papua secara simbolis menyatakan kesetiaan penuh mereka kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ikrar tersebut dalam sebuah upacara yang menyentuh hati di Kota Sorong. 

Ini bukan sekadar penyerahan diri, melainkan sebuah sinyal kuat keberhasilan pendekatan pemerintah yang mengedepankan dialog, kemanusiaan.

Serta pembangunan menyeluruh untuk mengurai benang kusut konflik puluhan tahun.

Kelima mantan kombatan ini berasal dari Kabupaten Maybrat, wilayah yang dulunya menjadi salah satu titik rawan konflik di Papua. 

Momen penyerahan diri mereka diwarnai suasana penuh haru, ditemani oleh tokoh agama dan Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, yang selama ini gigih memperjuangkan perdamaian. 

Kehadiran mereka menegaskan bahwa proses reintegrasi ini didukung penuh oleh berbagai elemen masyarakat, menciptakan atmosfer persaudaraan dan pengampunan yang mendalam. 

Baca juga: MURKA Mahasiswa di Konflik TNI-Polri dan KKB Papua Libatkan Sipil, Minta Prabowo Tarik Aparat

Baca juga: BAHAYA! 50.000 Pasukan AS dalam Jangkauan Rudal Iran, Tentara Donald Trump Siap-siap

Baca juga: SISWI SMP yang Hilang 19 Hari Ditemukan di Hotel Positif Narkoba, Diduga Terlibat Open BO:Ada 4 Pria

Upacara yang berlangsung terbuka dan informal ini seolah menjadi simbol dimulainya lembaran baru bagi Papua.

Pemerintah daerah menyambut langkah berani ini dengan optimisme tinggi. 

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Bupati Maybrat Ferdinando Solossa kompak menekankan pentingnya rekonsiliasi dan keterlibatan semua pihak dalam membangun masa depan Papua yang lebih cerah. 

Meskipun kelima individu ini memiliki latar belakang yang pernah terkait dengan kekerasan bersenjata, pemerintah kini memilih pendekatan yang menekankan pemulihan dan kesempatan kedua, alih-alih sekadar penindakan dan hukuman. 
Ini adalah pergeseran paradigma yang fundamental dalam upaya perdamaian di Bumi Cenderawasih.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah Indonesia secara konsisten menggenjot pembangunan di Papua. 

Pemekaran wilayah menjadi enam provinsi adalah langkah strategis untuk mendekatkan layanan publik dan mempercepat pemerataan kesejahteraan. 

Berbagai proyek vital, mulai dari infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal, kini menjadi tulang punggung pembangunan Papua yang berkelanjutan.