Anggota DPR RI Dapil Jambi Ngamuk, Kasus Tambang Batu Bara akan Dibawa ke Senayan, Ini Lokasinya

Soal Reklamasi

Sebelumnya, Anggota Komisi XII DPR RI menaruh perhatian serius terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas pertambangan batubara di Provinsi Jambi. 

Dalam kunjungan kerja pada masa reses persidangan III Tahun Sidang 2024/2025, para anggota dewan menyoroti lemahnya pelaksanaan kewajiban reklamasi pascatambang oleh sejumlah perusahaan.

Dalam pertemuan bersama direksi perusahaan tambang batubara se-Provinsi Jambi yang digelar di Hotel Swiss-Bel Jambi, Rocky Candra, anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, menegaskan bahwa reklamasi adalah tanggung jawab lingkungan yang harus dipenuhi perusahaan.

"Jika reklamasi tidak segera dilakukan, dampaknya bisa sangat fatal, seperti yang terjadi di Kalimantan yang sudah menelan korban jiwa. Saya ini warga Jambi, saya tidak ingin hal seperti itu terjadi di sini," ujar Rocky Candra.

Senada dengan itu, anggota Komisi XII lainnya, Cek Endra, juga menyampaikan kekecewaannya. 

Ia mengaku sejak menjabat sebagai Wakil Bupati Sarolangun hingga kini duduk di DPR RI, masih banyak perusahaan tambang yang abai terhadap kewajiban reklamasi.

"Dari saya jadi Wakil Bupati Sarolangun dulu, sampai sekarang, masih ada perusahaan yang belum juga melakukan reklamasi. Disampaikan saja di sini, apa kendalanya," tegasnya.

Sementara itu, Syarif Fasha, anggota Komisi XII dari Fraksi Partai NasDem, meminta perusahaan-perusahaan batubara membuka data reklamasi secara transparan dalam pertemuan tersebut. 

Menurutnya, keterbukaan data sangat penting untuk mengevaluasi komitmen perusahaan dalam menjaga lingkungan. (tribunjambi.com/m yon rinaldi).

Baca juga: Daftar 14 Perusahaan Tambang Batu Bara di Jambi yang Dipanggil Komisi XII DPR Reklamasi Pascatambang

Baca juga: Pelajar di Jambi Diduga Dieksploitasi Pacarnya, Foto Syur Disebar