Tokoh Adat Papua Minta Presiden Prabowo, Kapolri dan Panglima Bertindak Atasi Konflik Bersenjata

Lembaga Adat Minta Presiden Prabowo, Kapolri dan Panglima Bertindak Atasi Konflik Bersenjata di Papua

TRIBUNJAMBI.COM - Konflik bersenjata yang berkepanjangan antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dan aparat keamanan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, menciptakan penderitaan mendalam bagi warga sipil.

Dentuman senjata yang nyaris tak pernah berhenti membuat masyarakat hidup dalam bayang-bayang ketakutan. 

Banyak warga terpaksa meninggalkan rumah dan kampung halaman demi mencari perlindungan di tempat yang lebih aman. 

Suasana mencekam yang terus membayangi wilayah itu kini menuai sorotan serius dari tokoh adat Papua.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Masyarakat Adat Suku Moni Papua (DPP LEMASUMOPA), Thomas Sondegau buka suara.

Dia menyuarakan keprihatinan dan duka mendalam atas situasi yang tak kunjung membaik di tanah kelahirannya itu.

"Dari sisi kemanusiaan, hari ini kami berduka, karena Intan Jaya telah menjadi daerah operasi militer," ujar Thomas di Nabire, Papua Tengah, Sabtu (24/5/2025).

Thomas mempertanyakan arah dan tujuan dari konflik berkepanjangan ini.

Sebab, yang menjadi korban bukanlah pelaku kekerasan, melainkan warga biasa yang tinggal di kampung-kampung dan hidup dalam keterbatasan.

"Melalui lembaga ini, kami memohon kepada pemerintah pusat, baik Presiden, Panglima TNI, maupun Kapolri, untuk melihat ini dari sisi kemanusiaan. Rakyat adalah korbannya," tegas Thomas, yang juga merupakan mantan Legislator DPR Papua.

Baca juga: Kata Satgas Cartenz Soal Kabar KKB Papua Tembaki Pesawat yang Ditumpangi Bupati Puncak Elvis Tabuni

Baca juga: Sosok Elvis Tabuni, Bupati Puncak Papua Alumni Unimed Ungkap Warga Ketakutan, Ratusan Mengungsi

Ia menegaskan, upaya mencari kelompok bersenjata tidak boleh menjadikan masyarakat sipil sebagai korban tambahan. 

Menurutnya, negara harus hadir bukan hanya sebagai kekuatan keamanan, tetapi juga sebagai pelindung seluruh rakyatnya.

"Masyarakat seharusnya dilindungi," tegasnya lagi.

Thomas juga mendesak jajaran keamanan daerah, termasuk Kapolda Papua Tengah dan Pangdam XVII/Cenderawasih, untuk lebih aktif menjamin keselamatan masyarakat yang semakin terancam.

Di sisi lain, Thomas turut menyinggung fakta bahwa Intan Jaya merupakan salah satu daerah termiskin di Indonesia. 

Dia menekankan pentingnya pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, agar daerah itu tidak hanya dikenal karena konflik, tetapi juga karena harapan dan kemajuan.

"Panggil bupatinya, untuk melihat sektor mana yang bisa dibantu untuk masyarakat di sana," ujarnya.

Lebih jauh, Thomas berharap pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto nantinya dapat melihat Papua, khususnya Intan Jaya, dengan kacamata kemanusiaan dan pemberdayaan. 

Baca juga: Ibu Saya Dibakar di Depan Mata Saya Jeritan Anak Papua untuk Presiden Prabowo

Baca juga: KETAKUTAN! Bupati Puncak Papua Ungkap Ratusan Warga di 3 Distrik Mengungsi: Tanggap Darurat 14 Hari

Baginya, rakyat Papua ingin merasa diakui dan dilibatkan dalam pembangunan nasional.

"Kami harap pemerintah pusat dapat melihat perkembangan situasi di Intan Jaya dengan serius, dengan pola pendekatan kemanusiaan kepada masyarakat, agar mereka dapat merasa memiliki negara dan pemerintahan ini juga," pungkasnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Polisi Amankan Tujuh Paket Narkoba dari Rumah Kontrakan di Kota Sungai Penuh Jambi

Baca juga: OTK Bacok Jaksa di Kebun Sawit Deli Serdang Sumut, Kapuspenkum Kejagung: Luka Serius, Kena Tulang

Baca juga: Pemuda 21 Tahun Ditangkap Edarkan Narkoba di Kerinci Jambi, Polisi Temukan 12,28 Gram di Pemakaman

Artikel ini diolah dari Tribunpapuatengah.com