Polemik di Papua

Komnas HAM Ungkap 5 Hasil Investigasi Pendulang Emas Korban KKB Papua: dari Luar dan Terorganisir

Tayang: Sabtu, 17 Mei 2025 12:16 WIB

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat

Komnas HAM Ungkap 5 Hasil Investigasi Pendulang Emas Korban KKB Papua: dari Luar dan Terorganisir

Tribunnews/Ist/Kolase Tribun Jambi

AKSI BRUTAL OPM - Komisioner Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM RI, Jakarta, pada Jumat (16/5/2025). Uli mengungkapkan hasil temuan investigasi Komnas HAM RI terkait penyerangan TPNPB-OPM kepada para pendulang emas pada 6 April sampai 9 April 2025 lalu di Yahukimo yang memakan korban. (Tribunnews.com/Gita Irawan)

Baca Selanjutnya:

Iko Juliant Junior Mahasiswa Unnes Tewas Penuh Luka Lebam, Ibu: Ampun Pak Jangan Pukul Saya Lagi

5. Kegiatan pendulangan tersebut tidak memiliki izin resmi dan dilakukan secara terorganisir

Rekomendasi Tegas untuk Semua Pihak

Komnas HAM mendorong TPNPB-OPM menghentikan segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap warga sipil.

“Hormati prinsip-prinsip HAM dan tempuh pendekatan dialog damai dalam menyuarakan aspirasi politik,” tegas Uli.

Kepada Panglima TNI dan Kapolri, Komnas HAM meminta agar penanganan konflik di Papua mengutamakan perlindungan warga sipil dan hukum humaniter.

Komnas HAM juga mendorong penyelidikan mendalam untuk mengungkap jaringan yang mengorganisir aktivitas pendulangan ilegal di Yahukimo dan wilayah sekitarnya.

Selain itu, Komnas HAM menganjurkan pendirian Polsek di distrik rawan dan pelibatan pendekatan sosial-budaya dalam menjaga stabilitas keamanan.
Polisi juga diminta melakukan patroli rutin dan sosialisasi larangan pendulangan emas yang melibatkan aparat daerah dan tokoh masyarakat.

Dukungan untuk Korban dan Afirmasi untuk OAP

Kepada LPSK, Komnas HAM meminta bantuan pemulihan psikis bagi para saksi dan korban selamat.

Sementara, kepada Gubernur Papua Pegunungan, Komnas HAM mendesak agar aktivitas pendulangan ditertibkan melalui pemberian legalitas terbatas, demi menjamin keamanan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta afirmasi terhadap Orang Asli Papua (OAP).

“Negara harus menjamin hak atas hidup dan rasa aman seluruh warga, termasuk pendulang dan masyarakat lokal. Kejadian seperti ini tidak boleh berulang,” pungkas Uli.

Diketahui sebelumnya, sedikitnya 16 pendulang emas tewas dibunuh oleh kelompok TPNPB-OPM di Yahukimo. Kelompok tersebut menuding para korban sebagai bagian dari aparat intelijen.

Namun, Mabes TNI menegaskan bahwa tidak ada anggota TNI di antara para korban.

Tragedi ini mempertegas perlunya regulasi, keamanan, dan perlindungan yang lebih kuat terhadap aktivitas pendulangan di wilayah rawan konflik.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News