Komnas HAM Ungkap 5 Hasil Investigasi Pendulang Emas Korban KKB Papua: dari Luar dan Terorganisir

Komnas HAM Ungkap 5 Hasil Investigasi Pendulang Emas Korban KKB Papua: dari Luar dan Terorganisir

TRIBUNJAMBI.COM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengungkap hasil investigasi terhadap belasan pendulang emas jadi korban pembunuhan brutal Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua atau KKB Papua.

Anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM disebut menjadi pelaku pembantaian.

Peristiwa itu terjadi di Yahukimo, Papua Pegunungan.

Komnas HAM mengungkapkan korban pembantaian KKB Papua itu berasal dari luar Papua.

Hasil investigasi itu juga bahwa  pendulang emas itu diduga kuat jaringan ilegal terorganisir.

Adapun hasil investigasi itu disampaikan Komisioner Komnas HAM RI, Uli Parulian Sihombing dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Dia menyatakan, hasil investigasi menemukan fakta para korban memasuki wilayah pendulangan melalui Kabupaten Asmat dan Boven Digoel.

Ia memastikan Komnas HAM memberikan perhatian serius terhadap situasi HAM di Kabupaten Yahukimo yang mengalami eskalasi konflik bersenjata.

Baca juga: 2 Brimob Gugur saat Baku Tembak dengan KKB Papua di Puncak Jaya: Sempat Dilarikan ke Rumah Sakit

Baca juga: Perempuan Hingga Anak-anak Dikabarkan Jadi Korban Operasi Militer TNI Tumpas KKB Papua di Intan Jaya

Tim Komnas HAM dalam investigasinya melakukan pemantauan langsung di lapangan pada 27 April hingga 2 Mei 2025.

Itu guna menggali fakta dan informasi mendalam terkait peristiwa berdarah yang menewaskan sedikitnya 16 orang pendulang emas pada 6–9 April lalu.

Diduga Ilegal dan Dianggap Intelijen

Dari hasil investigasi, Komnas HAM mencatat lima temuan penting. 

1. Penyerangan dilakukan oleh Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) atau OPM atau KKB Papua atau TPNPB-OPM. 

2. Para korban berasal dari berbagai daerah di luar Papua.

3. Kekerasan dilatari tuduhan bahwa para pendulang adalah agen intelijen militer Indonesia.

4. Peristiwa penyerangan terhadap pendulang terjadi berulang. 

5. Kegiatan pendulangan tersebut tidak memiliki izin resmi dan dilakukan secara terorganisir

Rekomendasi Tegas untuk Semua Pihak

Komnas HAM mendorong TPNPB-OPM menghentikan segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap warga sipil.

Baca juga: 7 Fakta 18 KKB Papua Tewas di Operasi Senyap TNI di Intan Jaya

“Hormati prinsip-prinsip HAM dan tempuh pendekatan dialog damai dalam menyuarakan aspirasi politik,” tegas Uli.

Kepada Panglima TNI dan Kapolri, Komnas HAM meminta agar penanganan konflik di Papua mengutamakan perlindungan warga sipil dan hukum humaniter.

Komnas HAM juga mendorong penyelidikan mendalam untuk mengungkap jaringan yang mengorganisir aktivitas pendulangan ilegal di Yahukimo dan wilayah sekitarnya.

Selain itu, Komnas HAM menganjurkan pendirian Polsek di distrik rawan dan pelibatan pendekatan sosial-budaya dalam menjaga stabilitas keamanan. 
Polisi juga diminta melakukan patroli rutin dan sosialisasi larangan pendulangan emas yang melibatkan aparat daerah dan tokoh masyarakat.

Dukungan untuk Korban dan Afirmasi untuk OAP

Kepada LPSK, Komnas HAM meminta bantuan pemulihan psikis bagi para saksi dan korban selamat.

Sementara, kepada Gubernur Papua Pegunungan, Komnas HAM mendesak agar aktivitas pendulangan ditertibkan melalui pemberian legalitas terbatas, demi menjamin keamanan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta afirmasi terhadap Orang Asli Papua (OAP).

“Negara harus menjamin hak atas hidup dan rasa aman seluruh warga, termasuk pendulang dan masyarakat lokal. Kejadian seperti ini tidak boleh berulang,” pungkas Uli.

Diketahui sebelumnya, sedikitnya 16 pendulang emas tewas dibunuh oleh kelompok TPNPB-OPM di Yahukimo. Kelompok tersebut menuding para korban sebagai bagian dari aparat intelijen.

Baca juga: 18 Anggota KKB Papua Tewas dalam Operasi 1 Jam TNI di Intan Jaya, Warga Disesatkan Propaganda OPM

Namun, Mabes TNI menegaskan bahwa tidak ada anggota TNI di antara para korban. 

Tragedi ini mempertegas perlunya regulasi, keamanan, dan perlindungan yang lebih kuat terhadap aktivitas pendulangan di wilayah rawan konflik.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Sinopsis Drama Bet Episode 1, Sekolah Tempat Para Penjudi

Baca juga: 2 Brimob Gugur saat Baku Tembak dengan KKB Papua di Puncak Jaya: Sempat Dilarikan ke Rumah Sakit

Baca juga: Pemkab Tanjabbar Rancang Kampung Perikanan Budi Daya Ikan Tangkap,  Dirjen Perintahkan Siapkan Lahan

Baca juga: SEDIH! Sapi Rp125 Juta Dedi Irawan Mati Mendadak, Diduga Diracun: Gagal Dibeli Presiden Prabowo

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com