Serang Tim Kemanusiaan Komnas HAM, KKB Papua Dinilai Langgar Nilai Perjuangan Sendiri

TRIBUNJAMBI.COM - Aksi penembakan terhadap tim pencari Iptu Tomi Samuel Marbun oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua atau KKB dinilai bukan hanya tindakan brutal.

Tapi juga bentuk kontradiksi terhadap klaim perjuangan kelompok tersebut untuk rakyat Papua.

Insiden yang terjadi pada Minggu pagi (27/4/2025) di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni, itu melibatkan serangan terhadap rombongan Komnas HAM Papua.

Mereka tengah menjalankan misi pencarian terhadap perwira polisi yang hilang sejak Desember 2024.

Tak ada korban jiwa dalam insiden itu, namun kecaman mengalir dari berbagai pihak karena serangan ini menargetkan misi kemanusiaan.

“Penyerangan ini sangat disayangkan karena dilakukan terhadap tim yang sedang menjalankan tugas-tugas kemanusiaan,” ujar Uli Parulian, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM RI, dalam keterangannya.

Tim pencarian terdiri dari berbagai unsur: Mabes Polri, Polda Papua Barat, BPBD Papua Barat, Tim SAR, serta Komnas HAM yang diwakili langsung oleh Kepala Sekretariat Papua, Frits Ramandey.

Misi ini dilakukan setelah keluarga Iptu Tomi Samuel Marbun mengadukan dugaan kelalaian dalam penanganan kasus hilangnya sang perwira.

Baca juga: Kontak Tembak Pecah di Kabupen Puncak, 1 Aparat Terkena Tembakan KKB Papua

Baca juga: Tinggalkan OPM, Minanggeng Murib Cium Merah Putih dan Pilih Jadi Tukang Kebun

Kehadiran Komnas HAM adalah untuk memastikan pencarian berjalan transparan dan menghormati hak-hak korban serta keluarganya.

Namun, tim tersebut justru menjadi target serangan KKB yang selama ini mengklaim berjuang atas nama kemanusiaan dan keadilan.

“Ini bukan hanya serangan terhadap individu, tapi juga terhadap wibawa negara dan kerja-kerja kemanusiaan,” kata TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI.

Politikus PDI Perjuangan itu menekankan bahwa penembakan terhadap Komnas HAM adalah bentuk sabotase terhadap lembaga negara yang netral.

Menurutnya, perlindungan terhadap petugas kemanusiaan dan lembaga negara harus menjadi prioritas, agar kejadian serupa tidak terulang.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pun menegaskan bahwa penanganan Papua harus dilakukan dengan pendekatan lintas sektor, tidak hanya melalui kekuatan militer.

Ia menyebut TNI telah menjalin kerja sama dengan sejumlah kementerian untuk membangun wilayah-wilayah terpencil.