Polemik di Papua

Ketua Komnas HAM Ditembaki KKB Papua, Anggota DPR Minta Aparat Ambil Langkah Tegas: Bukan Hal Sepele

Aparat diminta segera mengambil langkah tegas untuk menangani aksi brutal Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua.

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
Ist
DISERANG: Aparat diminta segera mengambil langkah tegas untuk menangani aksi brutal Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua. Permintaan itu disampaikan pasca rombongan  Komnas HAM Perwakilan Papua ditembaki kelompok separatis tersebut. Peristiwa penembakan itu sebagaimana diketahui terjadi saat operasi pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun.  (foto: Ist) 

Ketua Komnas HAM Ditembaki KKB Papua, Anngota DPR Minta Aparat Ambil Langkah Tegas: Bukan Hal Sepele

TRIBUNJAMBI.COM - Aparat diminta segera mengambil langkah tegas untuk menangani aksi brutal Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua.

Permintaan itu disampaikan pasca rombongan  Komnas HAM Perwakilan Papua ditembaki kelompok separatis tersebut.

Peristiwa penembakan itu sebagaimana diketahui terjadi saat operasi pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun.

Iptu Tomi Samuel Marbun sebelumnya dikabarkan tergelincir, tenggalam dan hilang dalam operasi pengejaran KKB Papua di Papua Barat.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas mengutuk keras penyerangan yang dilakukan KKB Paua terhadap rombongan Komnas HAM itu.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan.

Bahkan kata dia, aksi KKB Papua itu mengancam jiwa masyarakat sipil.

"Tindakan itu tidak boleh dibiarkan. Aparat kita harus mengambil tindakan tegas kepada gerombolan KKB. Serangan KKB kepada Komnas HAM tidak boleh dianggap sepele. Sebab, Komnas HAM merupakan perwakilan dari negara, bukan individu. Jadi, serangan itu langsung ditujukan ke negara Indonesia," tegas Hasbi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Baca juga: Respon Panglima TNI Soal Ketua Komnas HAM Ditembaki KKB Papua saat Cari Iptu Tomi S Marbun

Baca juga: Detik-detik Mencekam KKB Papua Tembaki Rombongan Ketua Komnas HAM Cari Iptu Tomi Marbun: 4 Tembakan

Baca juga: GEGER! Pria di Pasar Angso Duo Jambi Ditusuk Bagian Perut

Selama ini, kata dia, KKB PApua menargetkan masyarakat sipil dan merusak fasilitas umum.

Sehingga, siapapun bisa menjadi target, bukan hanya aparat TNI-Polri yang menjadi target mereka.

"Pemerintah harus semakin serius mengatasi personal konflik di Papua. Harus ditangani secara komprehensif atau menyeluruh," ujarnya.

Menurutnya, penanganan konflik di Papua merupakan persoalan kompleks yang melibatkan berbagai aspek yakni politik, sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan. 

Penanganannya tidak boleh secara parsial, karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah.

"Penanganan konflik di Papua tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan, tapi juga butuh pendekatan dialog dan diplomasi.

Diantaranya, pendekatan dialogis yang sejajar dan bermartabat antara pemerintah pusat dan rakyat Papua, bukan semata-mata represif.

Kemudian, pendekatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. 

Pemerintah harus terus berusaha mengurangi ketimpangan melalui pembangunan. 

Tentu, masyarakat Papua harus dilibatkan dalam membangun daerahnya.

"Jangan sampai warga Papua merasa pembangunan ini belum sepenuhnya melibatkan mereka dan tidak serta-merta menyelesaikan masalah ketidakadilan," ungkapnya.

Baca juga: Update Kasus Oknum TNI Tembak 3 Polisi di Lokasi Sabung Ayam Way Kanan Lampung: Segera Disidangkan

Selanjutnya, pendekatan sosial-budaya dan HAM. Pemerintah harus segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan persoalan di Papua bisa diselesaikan. Kalau hanya menggunakan pendekatan keamanan, masalah Papua tidak akan selesai," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto merespon kabar rombongan Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey ditembaki KKB Papua.

Peristiwa penembakan tersebut terjadi saat operasi pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun.

Iptu Tomi sebelumnya dikabarkan tergelincir, tenggalam dan hilang dalam operasi pengejaran Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua Barat.

Tim gabungan dalam Operasi Alfa Bravo Moskona 2025 melakukan penyisiran area pencarian yang terbagi dalam tiga zona: Merah, Kuning, dan Hijau. 

Frits Ramandey mengatakan, Komnas HAM Papua diundang untuk terlibat dalam proses upaya pencarian dan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Samuel Marbun.

"Proses ini sudah dilakukan seminggu, dan jaraknya sangat jauh di lokasi kejadian, namanya sungai Rawara, kami sudah berada di sana empat hari," kata Frits Ramandey, Senin (28/4/2025).

Menurut penjelasannya, terdapat empat tembakan yang dilepaskan KKB Papua ke arah rombongannya.

"Kami ditembak empat kali, tapi syukur kami reflek dan mengamankan diri. Lalu anggota Brimob yang ada di situ melakukan penembakan untuk melindungi kami," ungkapnya.

"Setelah kami ditembak, saya berlari masuk ke tenda di mana kami tinggal (selama pencarian Iptu Tomi Marbun)," imbuhnya.

Ia menuturkan tidak ada korban dalam peristiwa penembakan tersebut.

Baca juga: Awal Mula Hingga Penyebab Pria di Pasar Angso Duo Jambi Alami Penusukan: Sempat Kejar-Kejaran

"Iya, kami berlima yang langsung diarahkan senjata, syukur, Puji Tuhan kami berlima selamat," tuturnya.

Pasca penembakan, Frits dan tim kemudian langsung dievakuasi ke lokasi yang aman, di Distrik Moskona.

Terkait insiden penembakan itu, Jenderal Agus Subiyanto menyebutkan penanganan di Papua memerlukan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya.

"Ya makanya ya. Di Papua itu bukan hanya tugas TNI, harus berkolaborasi," kata Agus di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Agus mengaku telah melakukan MoU dengan sejumlah kementerian. Hal itu, kata dia, dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah-daerah terpencil.

"Saya sudah membuat MoU dengan beberapa kementerian, dengan Kementerian Transmigrasi, Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, harus sama-sama membangun daerah-daerah terpencil itu agar kesulitan masyarakat itu bisa segera teratasi," jelasnya.

Sebanyak 510 personel gabungan dikerahkan dalam Operasi Alfa Bravo Moskona 2025 untuk menyisir area pencarian yang terbagi dalam tiga zona: Merah, Kuning, dan Hijau. 

Zona Merah, yang merupakan area rawan perlintasan KKB Papua, menjadi fokus utama dengan luas sekitar 132 kilometer persegi sepanjang aliran Kali Rawara.

Pencarian dilakukan melalui dua jalur: penyisiran menggunakan longboat menyusuri Kali Rawara dan penyisiran darat dengan berjalan kaki menembus hutan lebat dan rawa-rawa.

Medan yang sulit, termasuk arus sungai yang deras dan hutan belantara, menjadi hambatan besar bagi proses pencarian.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Terungkap! 6 ASN di Prabumulih Bolos hingga 10 Tahun tapi Masih Terima Gaji, Hanya Ditegur

Baca juga: Balasan Dedi Mulyadi Usai Diancam Hercules yang Kerahkan Puluhan Ribu Anggota GRIB ke Gedung Sate

Baca juga: Respon Panglima TNI Soal Ketua Komnas HAM Ditembaki KKB Papua saat Cari Iptu Tomi S Marbun

Baca juga: GEGER! Pria di Pasar Angso Duo Jambi Ditusuk Bagian Perut

 

Sumber: Tribun Jambi
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved