Polemik di Papua
DPR Desak Pemerintah Bertindak Usai Ketua Komnas HAM Ditembaki KKB Papua saat Cari Iptu Tomi Marbun
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin meminta pemerintah bertindak tegas pasca Ketua Komnas HAM, Frits Ramandey ditembaki KKB Papua.
Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
TRIBUNJAMBI.COM - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin meminta pemerintah bertindak tegas pasca Ketua Komnas HAM, Frits Ramandey ditembaki KKB Papua.
Perinstiwa penembakan itu terjadi di Sungai Rawara, Teluk Bintuni, Papua Barat beberapa waktu lalu.
Frits bersama rombongan berada di lokasi tersebut melakukan pencarian terhadap Iptu Tomi Marbun Samuel.
Iptu Iptu Tomi Samuel Marbun Samuel Marbun merupakan mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang saat kejar KKB Papua.
Saat upaya pencarian terhadap Iptu Tomi Samuel Marbun tersebut terjadi penembakan yang dilakukan KKB Papua.
Terhadap peristiwa itu, TB Hasanuddin mengatakan wibawa lembaga negara diserang.
Padahal, Komnas HAM Papua tengah tengah membantu pencarian Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun, yang hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona.
"Serangan KKB tersebut bukan hanya serangan terhadap individu, namun juga terhadap wibawa negara," kata TB Hasanuddin lewat keterangan tertulisnya, Selasa (29/4/2025).
Baca juga: Detik-detik Mencekam KKB Papua Tembaki Rombongan Ketua Komnas HAM Cari Iptu Tomi Marbun: 4 Tembakan
Baca juga: Menhan Sjafrie Usulkan Tunjangan TNI di Daerah Terpencil Naik 75 Persen, Khusus di Papua 65 Persen
"Kita tidak boleh membiarkan ini berulang. Perlindungan terhadap petugas negara, termasuk Komnas HAM, adalah prioritas," sambungnya menegaskan.
Menurutnya, aksi penembakan oleh KKB di Teluk Bintuni sudah mengganggu kerja lembaga negara dan tak boleh lagi ditoleransi.
Tegasnya, penembakan terhadap rombongan Komnas HAM Papua tersebut telah mengancam nyawa dan wibawa negara.
Tindakan Brutal
Menurut dia, aksi penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) itu tak bisa ditoleransi dan dibiarkan, karena telah mengganggu kerja-kerja lembaga negara.
"Ini jelas tindakan brutal yang mengancam kerja lembaga negara. Pemerintah harus bertindak tegas," ujar TB Hasanuddin dalam keterangan resminya, Selasa (29/4/2025).
Politikus PDI-P itu menegaskan bahwa penembakan tersebut tak hanya mengancam nyawa, tetapi juga wibawa negara.
Sebab, Komnas HAM saat itu sedang melakukan aksi kemanusiaan untuk mengawal proses pencarian anggota polisi yang hilang.
Ketua Komnas HAM Papua: Kami Tidak Bisa Balik ke Sungai Rawara Teluk Bintuni
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengungkapkan ketidakinginan kembali ke Sungai Rawara.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.