Ketua Komnas HAM Ditembaki KKB Papua, Anggota DPR Minta Aparat Ambil Langkah Tegas: Bukan Hal Sepele

TRIBUNJAMBI.COM - Aparat diminta segera mengambil langkah tegas untuk menangani aksi brutal Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua.

Permintaan itu disampaikan pasca rombongan  Komnas HAM Perwakilan Papua ditembaki kelompok separatis tersebut.

Peristiwa penembakan itu sebagaimana diketahui terjadi saat operasi pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun.

Iptu Tomi Samuel Marbun sebelumnya dikabarkan tergelincir, tenggalam dan hilang dalam operasi pengejaran KKB Papua di Papua Barat.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas mengutuk keras penyerangan yang dilakukan KKB Paua terhadap rombongan Komnas HAM itu.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan.

Bahkan kata dia, aksi KKB Papua itu mengancam jiwa masyarakat sipil.

"Tindakan itu tidak boleh dibiarkan. Aparat kita harus mengambil tindakan tegas kepada gerombolan KKB. Serangan KKB kepada Komnas HAM tidak boleh dianggap sepele. Sebab, Komnas HAM merupakan perwakilan dari negara, bukan individu. Jadi, serangan itu langsung ditujukan ke negara Indonesia," tegas Hasbi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Baca juga: Respon Panglima TNI Soal Ketua Komnas HAM Ditembaki KKB Papua saat Cari Iptu Tomi S Marbun

Baca juga: Detik-detik Mencekam KKB Papua Tembaki Rombongan Ketua Komnas HAM Cari Iptu Tomi Marbun: 4 Tembakan

Baca juga: GEGER! Pria di Pasar Angso Duo Jambi Ditusuk Bagian Perut

Selama ini, kata dia, KKB PApua menargetkan masyarakat sipil dan merusak fasilitas umum.

Sehingga, siapapun bisa menjadi target, bukan hanya aparat TNI-Polri yang menjadi target mereka.

"Pemerintah harus semakin serius mengatasi personal konflik di Papua. Harus ditangani secara komprehensif atau menyeluruh," ujarnya.

Menurutnya, penanganan konflik di Papua merupakan persoalan kompleks yang melibatkan berbagai aspek yakni politik, sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan. 

Penanganannya tidak boleh secara parsial, karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah.

"Penanganan konflik di Papua tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan, tapi juga butuh pendekatan dialog dan diplomasi.

Diantaranya, pendekatan dialogis yang sejajar dan bermartabat antara pemerintah pusat dan rakyat Papua, bukan semata-mata represif.