Polemik Soal Anggota DPR RI Fasha Kritik Gubernur Al Haris, HBA dan Bakri Meluruskan

Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN), H Bakri yang telah tiga periode duduk di Senayan, menilai pernyataan Syarif Fasha terlalu berlebihan.

Pernyataan itu dinilai tidak mencerminkan pemahaman terhadap mekanisme komunikasi kelembagaan yang berlaku antara pusat dan daerah.

"Saya pikir yang disampaikan Fasha itu berlebihan. Saya sudah tiga periode di DPR RI, dari masa Gubernur HBA, Zumi Zola, sampai Al Haris.

Semua tergantung bagaimana hubungan kita dengan kementerian dan pemerintah daerah. Kalau komunikasinya bagus, pasti kita dikabari," tegas Bakri.

Dia mengingatkan bukan kewajiban gubernur untuk mengetahui setiap agenda kementerian, terutama jika tidak ada pemberitahuan resmi.

Bahkan menurutnya, seorang Anggota DPR RI justru harus aktif menjalin komunikasi baik ke kementerian maupun ke kepala daerah.

"Jangan nunggu diundang, jangan nunggu mobil datang. Kalau bisa jalan kaki ya jalan kaki. Kita ini wakil rakyat, jangan pasif lalu menyalahkan daerah," tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Hasan Basri Agus (HBA), Anggota DPR RI yang juga mantan Gubernur Jambi.

Ia menekankan dalam kunjungan pejabat pusat ke daerah, tanggung jawab koordinasi justru ada pada kementerian atau pihak pengundang.

"Kalau itu agenda kementerian, ya, kementerian yang ngajak dan mengundang DPR RI. Bukan gubernur. Kalau dak dikabari, manalah gubernur tahu," ujar HBA.

Dia menilai polemik ini seharusnya tidak perlu terjadi jika semua pihak menjaga etika komunikasi dan tidak melempar persoalan internal ke ruang publik.

HBA menilai Gubernur Al Haris selama ini sangat terbuka dan responsif terhadap segala agenda nasional yang masuk ke wilayahnya.

"Pak Gubernur sangat responsif. Tapi tentu harus ada informasi resmi. Kalau tidak dikasih tahu, bukan berarti beliau tidak peduli," imbuh HBA.

Baik HBA dan H Bakri sepakat bahwa persoalan itu adalah soal miskomunikasi yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih elegan.

Membuka polemik di ruang publik tanpa klarifikasi hanya akan memperkeruh suasana dan menciptakan kesan tidak solid di antara wakil rakyat Dapil Jambi.

"Ini bukan soal siapa salah. Tapi mari kita jaga marwah daerah. Jangan memojokkan pihak lain sebelum mengecek alur koordinasi. 

Kita ini satu barisan memperjuangkan Jambi di pusat,” pungkas HBA.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News