Polemik Soal Anggota DPR RI Fasha Kritik Gubernur Al Haris, HBA dan Bakri Meluruskan

TRIBUNJAMBI.COM - Kalimat yang dilontarkan Anggota DPR RI Dapil Jambi, Syarif Fasha, terkait Gubernur Jambi, Al Haris, ramai jadi sorotan.

Hal ini bermula ketika rapat di DPR RI belum lama ini. Syarif Fasha menyinggung kinerja Al Haris selaku Gubernur Jambi.

Apalagi, Syarif Fasha dan Anggota DPR RI Dapil Jambi lainnya tak dilibatkan ketika Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung berkunjung ke Jambi beberapa waktu lalu.

Selain itu, Syarif Fasha juga kecewa dan menilai Pemerintah Provinsi Jambi lamban dalam mengurus participating interest (PI) 10 persen dari sumber minyak dan gas (migas) di daerah itu.

Dia menyebut pemprov tidak sigap padahal PI 10 persen dinilai sangat penting.

“Untuk persoalan PI ini sudah bertahun-tahun ya, dan kami sudah menjembatani ke kementerian SDM dan saya juga sudah ngomong langsung ke gubernur. Malahan kami komisi XII minta kumpulkan lagi kita, duduk lagi satu meja membahas mengenai PI ini, tapi sampai saat ini tidak ada mengumpulkan," kata Fasha, Rabu (23/4/2025).

Sebelumnya, Fasha menyampaikan pernyataan itu saat audiensi dengan DPRD Provinsi Jambi pada Selasa (22/4/2025).

Baca juga: Blunder Syarif Fasha Sindir Al Haris, HBA hingga H Bakri Serang Balik: Jaga Marwah Daerah di DPR!

Baca juga: Sosok Syarif Fasha, Anggota DPR RI yang Sindir Gubernur Jambi Soal Wamen ESDM

Audiensi juga digelar di DPR RI bersama Komisi XII dalam agenda membahas soal PI 10 persen di Jambi.

Selaku anggota DPR RI dapil Jambi di Komisi XII, Fasha menyebut bahwa terus berupaya membantu pemprov dalam mendapatkan PI 10 persen tersebut. Dia juga melihat Anggota DPRD Provinsi Jambi berbanding berbeda dengan Pemprov Jambi soal urusan PI ini.

Menurut Syarif Fasha, DPRD Jambi terlihat lebih cekatan dalam membahas soal PI ketimbang Pemprov Jambi yang di anggap lamban pengurusan. Padahal, menurutnya, PI 10 persen dari sumber migas itu sangatlah penting karena akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) buat Jambi.

Sejauh ini, mengenali soal PI itu dan di anggap hanya mementingkan kepentingan yang lain.

“Saya lihat sekarang ini, seolah-olah provinsi Jambi ini lebih mementingkan komisi yang lain, untuk bangun jembatan, bisa bangun jalan, jadi fungsi kami di Komisi XII ini tidak diutamakan," ucap Fasha sambil nada kesal.

Kekesalan Fasha ini terlihat saat dirinya menyampaikan adanya kunjungan Wakil Menteri SDM yang datang ke Jambi beberapa waktu lalu.

Saat itu, kunjungan Wamen ESDM ke Jambi dalam meresmikan Akatara Gas Processing Facility (AGPF) SKK migas-KKKS Jadestone Energy (Lemang) PTE. LTD.

Itu hal yang dianggap Fasha begitu penting, sehingga Pemprov Jambi sebaiknya menggandeng Komisi XII DPR RI Dapil Jambi. 

Namun, dalam kegiatan itu, Fasha mengatakan bahwa Pemprov Jambi terutama gubernur tidak menggandeng Anggota DPR RI Komisi XII dapil Jambi.

"Kemarin ada mengundang Wamen SDM ke Jambi , itu tidak mengundang kami,sangat di sayangkan. Percuma saya lihat, apalagi sejauh ini teman-teman DPRD sudah mondar-mandir, sedangkan kepala dinas ESDM-nya tidak muncul batang hidungnya, kamipun tidak kenal, tidak ada responsnya sama sekali soal PI,” ucap Fasha.

Mantan Wali Kota Jambi dua periode itu juga membandingkan soal keseriusan Anggota DPRD Provinsi Jambi yang berbeda jauh dengan Pemprov Jambi soal PI 10 persen itu.

Dia juga sempat mengapresiasi DPRD Jambi karena dinilai serius menanggapi soal PI 10 persen dari sumber migas tersebut.

“Terkait soal permasalahan PI 10 persen ini, pansus hendaknya tegas saja nanti dengan Pemprov itu, bila perlu jika ada gubernur interupsi aja semua pansus bukakan semua gitu,"

"Yang pertama, sejauh mana PT MUJ pendamping konsultan ini, jangan karena di bayar setelah ada dividen baru maksimal ini kita lihat tidak ada perkembangan sama sekali kalau memang betul-betul mereka mendampingi,"

"Mereka sudah mendata semua apa permasalahan dengan BUMD Provinsi Jambi baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Provinsi Jambi,” tutur Fasha.

Politisi Partai NasDem itu, juga secara tegas mengajak agar DPRD Jambi nantinya bisa mempertanyakan kembali soal keseriusan Pemprov Jambi dalam mendapatkan PI 10 persen itu.

Apalagi sekarang ini, sebagai anggota DPR RI dapil Jambi dirinya tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Gubernur Jambi. Dia sempat menyinggung bahwa nomor telpon Gubernur Jambi pun tidak diketahui lagi. 

“ Saya jujur saja, kami sekarang tidak bisa hubungi Gubernur tetapi dia bisa hubungi kami. Ini yang terjadi terus terang bertiga di komisi XII ini agak sedikit malas mengurusi hal ini seperti PI 10 persen. Yang di urusi nya itu komisi-komisi lain. Sampaikan kekecewaan kami komisi XII dapil Jambi terhadap Pemprov Jambi.” tutupnya.

HBA dan Bakri Meluruskan

Pernyataan Syarif Fasha dalam sebuah forum resmi itu viral di media sosial.

Pernyataan itu dianggap menyudutkan Gubernur Jambi, karena seolah-olah kepala daerah bersikap acuh terhadap wakil rakyat dari dapilnya sendiri.

Tapi, sejumlah tokoh senior Dapil Jambi di DPR RI justru memiliki pandangan berbeda.

Mereka mencoba meluruskan duduk perkara yang sebenarnya.

Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN), H Bakri yang telah tiga periode duduk di Senayan, menilai pernyataan Syarif Fasha terlalu berlebihan.

Pernyataan itu dinilai tidak mencerminkan pemahaman terhadap mekanisme komunikasi kelembagaan yang berlaku antara pusat dan daerah.

"Saya pikir yang disampaikan Fasha itu berlebihan. Saya sudah tiga periode di DPR RI, dari masa Gubernur HBA, Zumi Zola, sampai Al Haris.

Semua tergantung bagaimana hubungan kita dengan kementerian dan pemerintah daerah. Kalau komunikasinya bagus, pasti kita dikabari," tegas Bakri.

Dia mengingatkan bukan kewajiban gubernur untuk mengetahui setiap agenda kementerian, terutama jika tidak ada pemberitahuan resmi.

Bahkan menurutnya, seorang Anggota DPR RI justru harus aktif menjalin komunikasi baik ke kementerian maupun ke kepala daerah.

"Jangan nunggu diundang, jangan nunggu mobil datang. Kalau bisa jalan kaki ya jalan kaki. Kita ini wakil rakyat, jangan pasif lalu menyalahkan daerah," tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Hasan Basri Agus (HBA), Anggota DPR RI yang juga mantan Gubernur Jambi.

Ia menekankan dalam kunjungan pejabat pusat ke daerah, tanggung jawab koordinasi justru ada pada kementerian atau pihak pengundang.

"Kalau itu agenda kementerian, ya, kementerian yang ngajak dan mengundang DPR RI. Bukan gubernur. Kalau dak dikabari, manalah gubernur tahu," ujar HBA.

Dia menilai polemik ini seharusnya tidak perlu terjadi jika semua pihak menjaga etika komunikasi dan tidak melempar persoalan internal ke ruang publik.

HBA menilai Gubernur Al Haris selama ini sangat terbuka dan responsif terhadap segala agenda nasional yang masuk ke wilayahnya.

"Pak Gubernur sangat responsif. Tapi tentu harus ada informasi resmi. Kalau tidak dikasih tahu, bukan berarti beliau tidak peduli," imbuh HBA.

Baik HBA dan H Bakri sepakat bahwa persoalan itu adalah soal miskomunikasi yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih elegan.

Membuka polemik di ruang publik tanpa klarifikasi hanya akan memperkeruh suasana dan menciptakan kesan tidak solid di antara wakil rakyat Dapil Jambi.

"Ini bukan soal siapa salah. Tapi mari kita jaga marwah daerah. Jangan memojokkan pihak lain sebelum mengecek alur koordinasi. 

Kita ini satu barisan memperjuangkan Jambi di pusat,” pungkas HBA.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News