Polemik di Papua

Update Aksi Tolak Makan Begizi Gratis di Papua, Aliansi Pelajar Bantah Guru Honorer Terlibat

Aksi penolakan program Makan Bergizi Gratis di wilayah Papua masih terus berlangsung.

Editor: Darwin Sijabat
Ist
AKSI TOLAK MAKAN BERGIZI GRATIS - Ratusan pelajar di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, Senin (17/2/2025), menggelar aksi unjuk rasa menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Nampak Koordinator aksi, Ochep Youw, menyatakan pernyataan sikap kepada pemerintah pusat. (Tribun-Papua.com/Istimewa) 

penolakan program Makan Begizi Gratis di Papua.

TRIBUNJAMBI.COM - Aksi penolakan program Makan Bergizi Gratis di wilayah Papua masih terus berlangsung.

Sebelumnya muncul isu guru honorer terlibat dalam aksi itu bahkan menjadi koordinator.

Keterlibatan itu muncul dalam pemberitaan media cetak beberapa waktu lalu.

Adanya kabar itu dibantah Aliansi Pelajar Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

Koordinator Aksi, Robert Muyapa menjelaskan aksi yang dilakukan para pelajar di Kabupaten Paniai murni berasal dari keinginan mereka sendiri.

Ditegaskannya, aksi penolakan Makan Bergizi Gratis itu tanpa ada campur tangan atau provokasi dari pihak guru. 

"Aksi penolakan MBG adalah inisiatif murni dari pelajar SD, SMP, dan SMA/K di Paniai. Kami, para guru, tidak pernah memprovokasi atau mendorong siswa-siswi untuk ikut beraksi," ujar Robert kepada Tribun-Papua.com, Selasa (4/3/2025).

Meski demikian, Muyapa mengakui adq beberapa guru terlibat dalam aksi tersebut, namun hanya sebagai pendamping dan pengawas.

Baca juga: Batanghari Mulai Program Makan Bergizi Gratis, Dukung Anak Sehat dan Cerdas

Baca juga: Kapolda Jambi Resmikan Pembangunan Dapur Pemenuhan Makan Bergizi Gratis buat Anak dan Ibu Hamil

"Ada beberapa guru yang ikut serta, tetapi mereka hanya mendampingi dan mengawasi anak-anak sebagai orang tua mereka, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Robert.

Lebih lanjut, Robert Muyapa menanggapi klaim beredar, yang menyebut aksi penolakan MBG terkait dengan masalah gaji honorer guru yang belum dibayar. 

"Kami curiga ada kepentingan atau pihak tertentu yang mencoba mengaitkan aksi ini dengan masalah gaji guru honorer."

"Kami meminta Kapolres Paniai untuk segera menelusuri siapa sumber informasi tersebut dan memberikan klarifikasi serta permintaan maaf," ujarnya.

Robert menegaskan, aksi yang dilakukan adalah penolakan terhadap program MBG serta permintaan untuk pendidikan gratis.

"Aksi ini tidak ada kaitannya dengan gaji guru honorer. Kami ingin supaya isu yang sebenarnya, yakni penolakan MBG dan tuntutan pendidikan gratis, tidak disalah artikan," tambahnya.

Aliansi Pelajar Kabupaten Paniai menegaskan bahwa nama baik guru, khususnya guru honorer, sangat penting untuk dijaga.

Mereka berharap Kapolres Paniai dapat segera memberikan klarifikasi yang jelas mengenai pernyataan tersebut.

Baca juga: Polda Papua Bantah Gunakan Senjata Api saat Amankan Demo Tolak Makan Bergizi Gratis

"Kami berharap nama baik guru di Paniai, terutama guru honorer, bisa pulih setelah klarifikasi dan permintaan maaf dari pihak yang menyebarkan informasi yang tidak benar," pungkasnya.

Respon Gubernur Papua.

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong merespon aksi unjuk rasa sejumlah pelajar menolak Makan Bergizi Gratis(MBG) di Papua.

Pelajar tersebut menuntut agar salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu diganti dengan pendidikan gratis.

Menurut Ramses, program tersebut bertujuan baik, yakni meningkatkan gizi anak-anak.

Lalu bagaimana dengan penolakan pelajar terhadap program Makan Bergizi Gratis itu? Apa tanggapannya?

Ramses Limbong mengungkapkan perlu dilakukan penelusuran penyebab para pelajar itu melakukan penolakan.

“Terkait dengan adanya penolakan, harus kita tanya dulu, kenapa dan apa alasannya hingga mereka melakukan penolakan dengan program pemerintah itu,” kata Gubernur Ramses kepada Tribun-Papua.com, Selasa 18 Februari 2025. 

Ramses mengatakan, jika anak-anak itu terlibat aksi karena dipengaruhi oleh pihak lain maka pihak lain itu perlu ditanya, terkait tujuan penolakan.

Terlebih kata Ramses, program MBG sendiri belum dilakukan di Papua namun sudah ada yang melakukan penolakan.

Baca juga: Serah Terima Jabatan Bupati Sarolangun Jambi, Hurmin Resmi Gantikan Bahri

“Provinsi Papua kan belum, kok tiba-tiba lakukan penolakan, makanya saya bilang ke wali kota untuk selesaikan dan konsepnya mau seperti apa,” imbuhnya.

Gubenur mengatakan masih banyak masyarakat kita yang butuh MBG. “Mungkin hanya sebagian kecil masyarakat yang (menolak) akibat tidak paham, atau dipengaruhi atau ada agenda apa di situ,” sambungnya.

Sementara itu, disinggung mereka demo tolak MBG karena mengiginkan pendidikan gratis, Gubernur Ramses menyampaikan bahwa pendidikan sudah harus gratis.

“Saya berharap penerimaan siswa baru tidak boleh menggunakan uang, nanti saya sampaikan itu ke wali kota dan bupati setempat,” ujarnya.

Begitu juga dengan anggaran, Gubernur Ramses menegaskan anggaran pendidikan itu seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, khusunya SD hingga SMA.

“Nanti teknisnya saya tanyakan itu, sebab saya tidak langsung ke situ dan itu ditangani kabupaten/kota,”ujarnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Putusnya Akses Jalan Jambi-Sumbar Picu Kemacetan Panjang di Bungo

Baca juga: Dinar Candy Bahas Soal Ko Apex Lagi Usai Cerai, Singgung Soal Mental: Akunya Nggak Kuat

Baca juga: Komentar Tijjani Reijnders usai Resmi Perpanjang Kontrak di AC Milan Hingga 2030

Baca juga: Nekat, Begal di Palembang Coba Tabrak Polisi saat Ditangkap, 1 Tewas Ditembak

Artikel ini tayang di Tribun-Papua.com

 

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved