Dosen Peneliti FEB Unair Ungkap Temuan HGB 656 Hektare di Pesisir Laut Sidoarjo, Sejak Kapan?

Tayang: Rabu, 22 Januari 2025 14:14 WIB

Editor: Darwin Sijabat

Dosen Peneliti FEB Unair Ungkap Temuan HGB 656 Hektare di Pesisir Laut Sidoarjo, Sejak Kapan?

capture youtube

Seorang dosen peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB Unair), Mochammad Thanthowy Syamsudin ungkap temuan adanya sertifikat Hak Guna Bangunan di pesisir laut Sidoarjo, Jawa Timur.

Baca Selanjutnya:

Markas KKB Papua Dikuasai Marinir: Senoi Rakitan dan Busur Panah Disita

HGB tersebut dipecah menjadi 3 bidang. Rinciannya, dua bidang di antaranya dimiliki oleh PT. SP seluas 285 hektare dan 192 hektare. Dan satu bidang lagi dimiliki PT. SC dengan luas 152,36 hektare.

Dia juga menyebut tidak ada pagar laut di lokasi HGB 656 hektare di wilayah perairan Sidoarjo tersebut.

"Tidak ada pagar laut di lokasi tersebut, Kantor Pertanahan Sidoarjo sudah menurunkan tim ke lokasi," katanya.

Keberadaan HGB tersebut sebelumnya diungkap akademisi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya melalui akun X.

Pemilik akun @thanthowy itu mengunggah keberadaan tiga bidang itu melalui aplikasi Bhumi.

HGB yang terletak di sisi Timur Eco Wisata Mangrove Surabaya ini terdiri dari tiga titik koordinat.

Titik pertama berada pada 7.342163°S, 112.844088°E dengan luas ±2.193.178 m⊃2; (±219,32 hektar).

Titik kedua terletak pada 7.355131°S, 112.840010°E seluas ±2.851.652 m⊃2; (±285,17 hektar), dan titik ketiga di 7.354179°S, 112.841929°E dengan luas ±1.523.655 m⊃2; (±152,37 hektar).

Setelah melakukan pengecekan melalui Google Earth, Thanthowy memastikan bahwa HGB seluas 656 hektar tersebut berada di wilayah laut.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Perda Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023, area tersebut termasuk dalam zonasi perikanan.

Menurutnya, perizinan HGB di atas perairan laut bertentangan dengan Putusan MK 85/PUU-XI/2013 dan UUD 1945.

“Itu area pesisir yang memang didedikasikan untuk konservasi mangrove, perikanan, dan ekonomi maritim. Jika sampai direklamasi, dampak lingkungan dan sosialnya akan lebih besar,” kata Thanthowy saat dikonfirmasi Kompas.com.

Thanthowy juga mengingatkan bahwa proyek reklamasi di wilayah perairan akan lebih menguntungkan pihak pengembang, sementara masyarakat dan ekosistem alam akan dirugikan.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News