Tim Hukum PDIP Sebut Hasto Kristiyanto Jadi Target, Ronny Talapessy: Bakal Ditahan Sebelum Kongres

Barang bukti tersebut diduga terkait dengan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto. 

Hasto Konfirmasi akan Penuhi Panggilan KPK

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, akhirnya muncul ke publik dan memastikan akan memenuhi undangan pemeriksaan KPK pada Senin (13/9/2025) pekan depan.

Hasto muncul dalam konferensi pers persiapan HUT ke-52 PDI Perjuangan. 

Dalam kesempatan tersebut, Hasto menjawab pertanyaan mengenai pemeriksaan dirinya pada Senin, 13 Januari 2025, di KPK.

Baca juga: Ternyata Ini Alasan KPK Baru Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Soal Dugaan Kasus Suap

Ia menegaskan bahwa dirinya akan hadir untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya terkait kasus Harun Masiku di hadapan penyidik.

KPK Edisi Jokowi

Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Ronny Talapessy menyindir pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional itu menyebut bahwa pimpinan KPK yang menjabat saat ini sebagai edisi Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Perlu kami sampaikan bahwa pimpinan KPK saat ini, bisa disebut sebagai KPK edisi Jokowi," kata Ronny dalam konferensi pers, Kamis (9/1/2025) petang, dipantau dari Breaking News KompasTV.

Ia pun menyoroti proses seleksi para pimpinan KPK periode 2024-2029.

Ronny Talapessy menilai saat itu Jokowi yang masih menjabat sebagai presiden tak menghiraukan kritik publik, mulai dari akademisi hingga aktivis korupsi.

"Diakhir kekuasannya mantan presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari eks komisioner, eks penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya, agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Prabowo yang saat itu tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik," jelasnya.

"Sehari setelah dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda yang kami menduga mengkriminaliasasi dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan terhadap PDI-P melalui Sekjen PDI-P mas Hasto," sambungnya.

Baca juga: Daftar 6 Kepala Daerah di Jambi yang Telah Resmi Ditetapkan KPU

Menurutnya dugaan kriminalisasi tersebut dilakukan karena Hasto bersuara kritis terhadap kerusakan demokrasi yang dilakukan Jokowi.