3.318 Warga dari Lansia Hingga Ibu Hamil Mengungsi ke Hutan, Karena Militer Masuk ke Papua?

Sementara itu, Kepala Penerangan Komando Daerah XVII/Cenderawasih, Letnan Kolonel Candra Kurniawan, saat dikonfirmasi Kompas.com, mengaku akan mengonfirmasi kejadian ini di lapangan.

"Kami konfirmasi di lapangan," ucap dia melalui pesan singkat.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, juga mengungkapkan keprihatinannya terkait pengungsian warga ke hutan di Distrik Oksob.

Frits menyayangkan adanya pergeseran pasukan di wilayah tersebut yang menyebabkan masyarakat merasa ketakutan.

"Kami sangat prihatin mengenai situasi ini, karena warga sipil harus mengungsi ke hutan," ujarnya.

Frits berharap aparat keamanan dapat menahan diri dan tidak melakukan pergeseran pasukan di Distrik Oksob, karena hal tersebut dapat membuat masyarakat sipil merasa takut dan trauma.

Baca juga: Lagi Lagi Berulah, KKB Papua Tembak Anggota Polisi di Puncak Jaya, Begini Kondisi Terkini

"Kami berharap aparat keamanan harus menahan diri, tidak melakukan penyisiran yang justru membuat masyarakat sipil merasakan ketakutan yang berlebihan," katanya.

Hingga berita ini diunggah, Kompas.com masih berupaya mendapat penjelasan mengenai hal ini dari Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Spey Bidana.

Namun belum ada respons yang diterima dari Spey.

Imparsial: Ribuan Pasukan Ilegal

Sebanyak ribuan pasukan dikirimkan ke tanah Papua sepanjang tahun 2024. Angka tersebut diungkapkan Ardi Mando Adiputra selaku Direktur Imparsial.

Dia menyebutkan pasukan yang dikirim tersebut ilegal.

Ardi mengatakan itu dengan menegaskan bahwa status Daerah Operasi Militer (DOM) Papua telah dicabut.

Kata dia, DOM tersebut resmi dicabut setelah reformasi.

"Kami mencatat sepanjang tahun 2024 ini Pemerintah setidaknya telah mengirimkan 3.187 pasukan non-organik ke tanah Papua. Hal ini belum ditambah dengan jumlah pasukan yang tidak diketahui jumlah pastinya," ujar Ardi pada Selasa (10/12/2024).