Akmaluddin vs DPP PDI Perjuangan, Kasus Anggota Dewan Provinsi Jambi Dipecat Semakin Panas
Kasus Akmaluddin vs DPP PDI Perjuangan semakin meruncing. DPP PDIP mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1592/KPTS/DPP/IX/2024 pada 13 September 2024.
Penulis: Danang Noprianto | Editor: Duanto AS
Dia masih menunggu prosesnya.
Akmaluddin juga mempertanyakan soal SK pemecatan dari keanggotaan partai terhadapnya.
Akmaluddin mengatakan masih mempelajari terlebih dahulu surat pemecatan tersebut.
Dia bilang, proses tersebut merupakan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh Nur Tri Kadarini, yang juga kader PDIP Provinsi Jambi.
Pihak Akmaluddin belum dapat putusan dari mahkamah partai.
Sejauh ini, yang diperolehnya baru surat pemecatan.
Kata Akmal, saat ini yang dibicarakan masih dalam konteks internal partai.
Dia masih berbaik sangka dengan partai, dalam hal ini PDIP.
Selain itu, bagaimana juga Akmaluddin mengatakan dirinya dibesarkan oleh PDIP.
PDIP Lakukan Pergantian Anggota DPRD Provinsi Jambi
Sementara surat pemecatan dilayangkan, DPD PDIP Provinsi Jambi melakukan pergantian "pemain" di DPRD Provinsi Jambi.
Partai mengajukan pergantian antar waktu alias PAW Akmaluddin yang dipecat dari keanggotaan partai.
Siapa kader PDIP yang mengganti posisinya?
Surat pergantian pemain itu diajukan PDI Perjuangan pascapemecatan Akmaluddin dari keanggotaan partai dan diterima oleh DPD PDIP Provinsi Jambi.
Surat usulan PAW, ditandatangani Ketua Ketua DPD PDIP Jambi, Edi Purwanto, dan Sekretaris, Zaidan, tertanggal 2 Oktober 2024.
Tak Ada Dewan yang Temui Petani dalam Aksi Damai, Gedung DPRD Jambi Disegel |
![]() |
---|
BERLEBIHAN Anggap Makar Kibarkan Bendera One Piece, Politisi PDIP: Ini Bentuk Ekspresi |
![]() |
---|
SUDAH 900 Hari Harun Masiku Menghilang, Hasto Kristiyanto Bebas, KPK Tetap Lakukan Pengejaran? |
![]() |
---|
Megawati Kembali Pimpin PDIP: Pikul Beban Sejarah, Jaga Api Ideologi |
![]() |
---|
Kata KPK Soal Status Hasto Kristiyanto Usai Dapat Amnesti dari Prabowo |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.