Pemilik Sertifikat Dipanggil Polisi, Dilaporkan Penyerobotan Lahan

Penolakan itu dilakukan puluhan warga lantaran, dalam surat pemberitahuan pengukuran yang dikeluarkan oleh petugas tidak sesuai alamat dengan sertifikat pihak yang melaporkan warga. 

"Kami menolak pengukuran oleh pihak ATR/ BPN karena sertifikat penuntut dan sertifikat warga disini secara wilayah administrasi berbeda, jadi kami menolak untuk diukur ulang," kata Ojik salah satu warga, Senin (2/9). 

Baca juga: Warga Batanghari Datangi Polda Jambi, Laporkan Dugaan Penyerobotan Lahan dan Pembakaran Pondok

Dia menyebut, dari wilayah kelurahan perbedaan itu sudah jelas.

Kelurahan perumahan Rahma Residen masuk wilayah administrasi kelurahan Beliung, pecahan kelurahan Rawasari. Sedangkan sertifikat penuntut, masuk pada wilayah Kelurahan Simpang III Sipin. 

"Jauh dan itu sudah dibenarkan perangkat kelurahan yang pernah menjabat dan perwakilan dari pihak kelurahan. Memang ini pecahan dari kelurahan Rawasari," sebutnya.

Ojik menjelaskan, masyarakat menuntut agar ATR/ BPN mengeluarkan titik kordinat berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh warga RT 16 dan titik kordinat dari penuntut.

"Jadi hari ini tidak jadi pengukuran, pengukuran dilakukan setelah keluar titik kordinat. Untuk kejanggalan dari perbedaan alamat, terus kita buka di aplikasi Sentuh Tanahku tanah dia bukan berada disini," ungkapnya. (tribun)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Banjir Skin, Kode Redeem ML Mobile Legends Hari Ini Senin 2 September 2024

Baca juga: Formasi CPNS Kota Jambi Diserbu Hampir 2000 Pelamar, Terima 60 Orang

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Jambi Elly Yuzar Lakukan Kunjungan dengan Forkopimda Provinsi Jambi

Baca juga: Bawaslu Batanghari Tegaskan ASN Tak Boleh Posting Bakal Cabup dan Cawabup