Kekosongan Obat di Apotek RS Pemerintah, Pengamat Ingatkan Harus Ada Sanksi untuk Oknum Mafia Obat

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Menelisik lebih dalam fenomena kekosongan stok obat di apotek RSUD Abdul Manap Kota Jambi.

Dosen UNH Jambi, Weni mengingatkan agar tak ada oknum yang memanfaatkan peluang tersebut.

Menurut Weni, Dosen UNH Jambi dan juga pengamat Sosial tersebut menuturkan bahwa ketika stok obat terbatas, secara tidak langsung hal tersebut dapat menjadi peluang bagi oknum untuk melakukan manipulasi harga dan distribusi obat menjadi lebih besar.

Ditambah kurangnya segi pengawasan dari pihak terkait, seperti Pemda, RSUD, dan BPJS Kesehatan, dapat membuka celah bagi mafia obat untuk beroperasi.

“Sistem pengadaan obat yang tidak transparan dapat memudahkan mafia obat untuk melakukan kecurangan," kata Weni, Minggu (2/6/2024)

"Pemda, RSUD, dan BPJS Kesehatan perlu memperkuat pengawasan terhadap proses pengadaan dan distribusi obat tersebut, “ lanjutnya.

Selain itu sistem pengadaan obat harus dibuat transparan dan akuntabel agar dapat terhindar dari kecurangan.

Baca juga: Pengamat Sosial Beberkan Upaya soal Kekosongan Obat di Rumah Sakit Abdul Manap Jambi

Baca juga: Kekosongan Pasokan Obat di Apotek RSUD, Bahren Nurdin: jangan sampai Oknum Obat Bermain

Misalnya dengan melakukan audit secara berkala terhadap proses pengadaan dan distribusi obat untuk memastikan tidak ada penyimpangan.

Selain itu, menurut wanita berkacamata ini penerapan e-procurement dapat membantu mencegah manipulasi harga dan distribusi obat.

Masyarakat juga bisa melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan dan distribusi obat.

Selain itu Pemda, RSUD, BPJS Kesehatan, dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi untuk memberantas mafia obat.

“Dan terpenting sanksi tegas harus diberikan kepada oknum yang terbukti terlibat dalam mafia obat, “ tandasnya. (Tribunjambi.com/ Abdullah Usman)

Dapatkan Berita Terupdate Tribunjambi.com di Google News