Diskusi Publik SIEJ, Deforestasi di Jambi Mencapai 2,5 Juta Hektare Dalam 50 Tahun

Dwi juga mengungkapkan ada puluhan kasus konflik antara masyarakat dengan korporasi yang mendapatkan izin pada kawasan hutan dan sekitar kawasan. Hingga kini masih banyak yang belum terselesaikan, dan kriminalisasi kerap terjadi.

Koordinator SIEJ Simpul Jambi, Suang Sitanggang, berharap diskusi ini bisa memicu isu lingkungan di Jambi semakin ramai dibahas publik.

"Kita berharap isu lingkungan yang dampaknya untuk kehidupan secara menyeluruh ini semakin ramai diperbicangkan melalui publikasi media dan diskusi public," kata Suang.

Dia menyebut akan melakukan diskusi lanjutan membahas persoalan yang menyangkut lingkungan di Jambi. "Terutama kondisi Sungai Batanghari yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat Jambi. Sungai ini akan tergantung pada aktivitas di sekitarnya. Deforestasi masif, maka akan berdampak buruk bagi Sungai Batanghari," katanya.

Diskusi Publik ini digelar Society Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Simpul Jambi diawali dengan nonton bareng liputan mendalam pada kasus penjagalan hutan Pulau Borneo.

Liputan kolaboratif yang dibuat SIEJ pusat melalui Depati Project itu, melibatkan sejumlah jurnalis dari beberapa media massa yang mengungkap fakta siapa dalang perusakan hutan Pulau Borneo, bagaimana prosesnya berlangsung, serta dampak besar yang muncul akibat penghancuran hutan.

SIEJ Jambi melihat kejahatan lingkungan di Kalimantan punya kemiripan dengan kondisi yang terjadi di Jambi. Atas nama investasi, perusakan kawasan hutan terus terjadi.

Melihat realita itu, SIEJ Jambi membuat diseminasi liputan penjagalan hutan Borneo untuk menarik benang merahnya ke dalam konteks Jambi.

Diskusi ini bertajuk "Hutan Hilang, Bencana Datang". Pemantik diskusi ialah dua jurnalis kolaborator Arief Nugroho, Manajer Kajian Walhi Jambi Dwi Nanto, dan Direktur KKI Warsi Adi Juneidi.

Diskusi ini menghadirkan peserta dari jurnalis di Jambi, AJI Kota Jambi, mahasiswa, dan NGO yang meliputi Yayasan Setara Jambi, WWF, FZS, Perkumpulan Hijau, KKI Warsi, dan Walhi.

Arief Nugroho, satu di antara jurnalis yang ikut melakukan liputan di Kalimantan, mengatakan liputan itu dilakukan Maret 2024. Para jurnalis dan Depati Project awalnya mendapat laporan deforestasi dan penggusuran tanah yang dikelola masyarakat adat di Desa Kuala Hilir, Simpang Hilir, Ketapang, Kalimantan Barat, Kalimantan (Pulau Borneo).

Di lokasi itu, para jurnalis meliput kawasan yang sudah dirusak PT Mayawana. Masyarakat adat dan satwa terdampak deforestasi tersebut.

"Bagi masyarakat adat, itu sangat penting karena obat-obatan dan makan ada di situ (hutan). Pembabatan hutan dihentikan sementara. Desa Kalau Hilir melakukan perlawanan. Karena mereka khawatir hutan dan ladang yang mereka miliki dibabat dan digusur oleh perusahaan. Jika ditebang habis maka keanekaragaman hayati di sini punah," katanya. (*)

Baca juga: SIEJ Berbagi Cerita Kondisi Hutan Lindung Gambut Kepada Generasi Muda