Jokowi Sebut Presiden Boleh Berkampanye, Gatot Nurmantyo: Tergantung Dia Punya Prinsip atau Tidak

TRIBUNJAMBI.COM - Belum lama ini Presiden Joko Widodo mengatakan kalau presiden boleh berkampanye di Pilpres 2024.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi usai acara penyerahan Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

Jokowi mengatakan, setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," katanya.

Menurutnya, presiden sebagai pejabat boleh berkampanye. Bukan hanya Menteri, bahkan presiden sekalipun boleh berkampanye.

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata nya.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini gaboleh gitu gaboleh, boleh menteri juga boleh," sambung Jokowi.

Hal itu mendapat kritikan dari banyak, satu diantaranya dari Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Gatot Nurmantyo bereaksi atas pernyataan Presiden Jokowi di depan sejumlah petinggi TNI yang menyatakan presiden boleh berkampanye.

Saat itu, Jokowi menyampaikan hal itu hadir juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang kini maju sebagai calon presiden 2024.

Menurut Gatot Nurmantyo, ujung tombak dari peristiwa itu adalah prinsip para prajurit sendiri.

"Tergantung dia punya prinsip atau tidak. Kalau dia punya prinsip, pasti dia akan menjaga institusinya, dia tidak mau mengorbankan jati dirinya," katanya ditemui usai acara diskusi bertajuk Pemilu 2024: Titik Krusial Demokrasi dan Dampak Potensial Kecurangan yang diselenggarakan ICMI, Senin (5/2/2024).

Gatot Nurmantyo tak menampik kemungkinan prajurit TNI hendak dimanfaatkan untuk berpihak, baik secara langsung maupun tak langsung.

Namun, jika TNI khususnya pimpinan TNI berpegang teguh pada prinsip dan sumpah, maka ia harus mengabaikan perintah keberpihakan tersebut.

"Presiden menggunakan TNI, tapi kalau TNI nya mempunyai prinsip, dia takkan bisa. Sebab presiden sebagai kepala pemerintahan dan TNI sebagai alat negara," Gatot Nurmantyo menjelaskan.