Tuna Netra Kecele di TPS, Surat Suara Tak Mampu Diakses

Selama ini hanya diberikan kartu nama yang tidak bisa mereka baca secara langsung. Kampanye berupa pertemuan langsung para kontestan kepada penyandang disabilitas netra, menurutnya jarang dilakukan. Hal ini membuat banyak yang apatis.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Menang Pilpres, Guntur Soekarnoputra: Jokowi Mau Diapain Terserah

Bika Pratiwi juga mengkritisi terkait surat suara braille yang tidak ada untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi. Padahal, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat terutama tuna netra.

“Kalau ke presiden kan jauh jarak kita. Kalau kita ada keluhan dan aspirasi, lebih dekat dengan DPRD di daerah. Tapi justru kami tidak bisa mandiri memilih mereka, harus lewat pendamping,” ujarnya.

Penggunaan pendamping untuk tuna netra ini, terangnya, merupakan persoalan klasik yang hingga kini belum juga teratasi.

“Kita dapat cerita dari teman-teman, soal keraguan ke pendamping, apalagi kalau pendamping itu bukan keluarga. Kita meragukan yang dicoblos sesuai yang kita sebut,” ujarnya.

Pratiwi pun mengakui banyak tuna netra yang kecele, yang sempat mengira di TPS diberi template braille untuk semua kertas suara. Kenyataannya tidak demikian.
“Bahkan kami menemukan juga di pemilu yang lalu, surat suara untuk presiden yang diberi ke tuna netra bukan tamplate braille, tapi surat yang umum. Ini mengecewakan. Mungkin petugasnya tidak tahu surat suara braille,” katanya.

Walau mendapati banyak yang belum sesuai harapan, Bika Pratiwi mengaku akan tetap gunakan hak suaranya di pemilihan umum 2024 ini. Dia menyebut, akan lebih memilih caleg yang memang paham atas persoalan yang dihadapi oleh kelompok difabel.

Dia menaruh harapan terpilih nantinya anggota legislatif yang memahami perspektif baik tentang penyandang disabilitas.

“Supaya jangan selalu kami dianggap persoalan sosial,” terangnya. Mereka ingin agar ke depan, ada yang memperhatikan dan memperjuangkan penyandang disabilitas agar mendapatkan hak untuk pendidikan yang mudah, alokasi pekerjaan, hingga bidang olahraga.

Terpaku Pada Angka

Pendamping Tuna Netra, Muhammad Usman, menilai penyandang disabilitas hingga saat ini belum dijadikan kontestan sebagai target pemilih, terutama tuna netra, tuna wicara, tuna rungu, dan tuna grahita. Sehingga, sulit menemukan ada calon legislatif yang melakukan kampanye khusus kepada penyandang disabilitas.

Hal ini, menurut dia, karena yang menjadi target utama para caleg adalah mendapatkan suara yang sebanyak-banyaknya. “Tuna netra jumlahnya tidak banyak, jadi kurang dianggap. Ketimun bungkuk, masuk tak diangap, hilang tak dicari. Caleg terpaku pada angka atau kuantitas, belum masuk ke aspek kualitas,” ungkapnya.

Baca juga: Jangkau Wilayah Tersulit, KPU Sarolangun akan Didistribusikan Logistik Lebih Awal

Kondisi ini akan berdampak pada keputusan yang akan diambil para pengambil kebijakan di masa yang akan datang, di antaranya yang saat ini sedang bertarung di pemilihan umum.

Mereka tidak mendapatkan pemahaman yang memadai atas persoalan difabel, sehingga kebijakannya juga tidak akan mampu berpihak untuk kehidupan penyandang disabilitas yang lebih baik.

Hal senada disampaikan aktivis disabilitas, Detty Herawati. Menurutnya, hingga saat ini dalam semua perhelatan, tak hanya pemilu, suara dan keberadaan kelompok disabilitas kurang diperhatikan.