Hari Pertama Masa Kampanye, Bawaslu Batanghari Sosialisasi Terkait Pengawas Partisipatif

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Masa kampanye untuk pemilihan umum tahun 2024 mulai dilaksanakan hari ini, Selasa (28/11/2023).

Pada hari pertama ini, Bawaslu Kabupaten Batanghari melaksanakan kegiatan sosialisasi forum warga pengawas partisipatif unsur masyarakat pada tahapan kampanye pemilihan umum serentak tahun 2024 di Pondok Pesantren Irsyadul Ibad.

Ketua Bawaslu Kabupaten Batanghari Kaspun Nazir mengatakan bahwa sosialisasi pengawas partisipatif ini merupakan program lanjutan dari kegiatan sebelumnya.

"Hari ini adalah lanjutan dari program kita Peci pemilu, yang kemarin pada tanggal 10 kita melaksanakan di pondok pesantren Zulhijah untuk unsur pemilih pemula," jelasnya.

Kaspun mengatakan, bahwa memasuki masa kampanye ini masyarakat dapat menjadi unsur pengawas. Hal tersebut juga mengingatkan, di Kabupaten Batanghari merupakan salah satu wilayah yang rawan kecurangan terutama berkaitan dengan money politik.

Ia berharap, seluruh kepala desa dan media yang ikut dalam kegiatan ini dapat menjadi penyambung lidah bagi Bawaslu dalam mengawasi tahapan proses Pemilu.

"Kita berharap mitra kita baik media maupun Kepala Desa bisa menyambung lidah terkait edukasi masyarakat mengawasi, agar pemilu tahun 2024 aman dan damai," ujarnya.

Ia mengatakan, apabila dalam proses dan tahapan pemilu masyarakat mengetahui adanya dugaan pelanggaran agar dapat melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Batanghari.

"Antisipasi pelanggaran, kita sifatnya berjenjang. Nanti seandainya di lapangan ada pelanggaran kita ada PPKD koordinasikan. Bisa minta PPKD mendampingi ke Kecamatan baru tingkat provinsi," ujarnya.

Sebelumnya, Bawaslu Provinsi Jambi menyoroti kerawanan Pemilu di Batanghari terutama soal netralitas ASN dan money politik. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Koordinator Devisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Indra Tritusian yang datang ke Kabupaten Batanghari saat itu mengatakan bahwa ada beberapa poin terkait dengan kerawanan pemilu di Kabupaten Batanghari.

"Khususnya Batanghari yang menjadi perhatian, yang pertama terkait sosial politik di Kabupaten Batanghari range-nya tinggi 97,5, terkait kerawanan netralitas ASN," ujarnya.

Selanjutnya terkait dengan kontestasi seperti money politik. Ia mengatakan, hal tersebut juga sering terjadi dan mengakibatkan konflik sosial di masyarakat.