Ruang Paripurna DPRD Batanghari Gagal Dibangun Tahun Ini, Anita Yasmin Minta Dinas Terkait Evaluasi

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Pemerintah Kabupaten Batanghari dan DPRD Batanghari tahun anggaran 2022 telah menyetujui usulan pembangunan ruang raripurna. 

Namun, hingga saat ini pembangunan ruangan paripurna tersebut urung dilaksanakan dan batal untuk dibangun pada tahun 2023 ini.

Ruangan Paripurna DPRD Batanghari yang direncanakan akan dibangun dengan anggaran sekitar Rp5,5 miliar tersebut gagal dibangun pada tahun ini lantaran tidak ada pihak ketiga yang bersedia mengambil proyek tersebut.

Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan kabar terkait batalnya pembangunan ruang paripurna DPRD ditahun 2023 ini.

"Saya sempat sampaikan, ada beberapa pekerjaan yang terkesan belum dilelang dan lain sebagainya, dan menumpuk di akhir tahun. Mungkin pekerjaan yang sifatnya fisik kalau di akhir tahun agak riskan untuk dilaksanakan dan akhirnya itu menjadi salah satu faktor pihak ketiga enggan," ujarnya.

Anita Yasmin meminta kepada dinas terkait yakni Dinas PUTR Batanghari untuk melakukan evaluasi.

Sebab, terkesan lambat dalam proses lelang proyek pembangunan ruangan paripurna DPRD tersebut.

"Tidak masalah cuma memang OPD terkait harus dievaluasi, karena memang ketika sudah dilaksanakan ketuk palu anggaran. Dapat dipastikan anggarannya ada. Baik DPRD dan daerah pasti sepakat," jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief mengungkapkan, kendala pembangunan ruangan paripurna tersebut dikarenakan tidak ada rekanan yang mau mengerjakan.

"Menurut laporan dari (bidang, red) barang dan jasa sudah dilelang tapi tidak ada penawarnya," katanya, Kamis (7/9/2023).

Padahal, rencana pembangunan ruang paripurna tersebut telah disepakati baik dari Pemerintah Kabupaten Batanghari dan DPRD Batanghari.

Lantaran, ruangan yang saat ini ada dianggap belum memenuhi kebutuhan terlebih saat acara besar.

"Kita juga pengen tahu kok bisa terjadi begitu. Tapi tidak ada penawarannya. Dan menurut PU dengan waktu yang singkat tidak bisa dilaksanakan di tahun anggaran 2023 ini," ujarnya.

Hingga akhir tahun ini, tidak ada rekanan yang menyanggupi untuk pembangunan ruang paripurna tersebut.

Fadhil Arief mengatakan, pembangunan tersebut urung dilaksanakan.