Kisruh di Pulau Rempang

Update Kisruh Pulau Rempang Batam, Menteri Bahlil Ungkap Ada Negara yang Tak Suka Indonesia Maju

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada negara yang tidak suka dengan Indonesia jika maju.

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
Capture Yt Sekretariat Presiden
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada negara yang tidak suka dengan Indonesia jika maju. 

TRIBUNJAMBI.COM - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada negara yang tidak suka dengan Indonesia jika maju.

Pernyataan itu disampaikannya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI terkait kisruh yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan RIau (Kepri).

Bahlil menyebutkan dalam tiga faktor utama yang menjadi penyebab konflik di kawasan tersebut.

Dalam rapat bersama anggota dewan dan Forkompimda, Bahlil mengungkapkan kericuhan itu juga terjadi akibat peran dari negara lain.

Bahlil Lahadalia mengungkapkan adanya sentimen dari negara lain yang tidak suka melihat proyek Rempang Eco City berjalan.

Sehingga Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada banyak faktor yang menyebabkan kericuhan di Pulau Rempang Batam itu.

Menteri Bahlil mengungkapkan bahwa tidak semua negara senang jika Indonesia membangun dan maju.

Baca juga: 34 Warga jadi Tersangka Pasca Kericuhan saat Demo di Kantor BP Batam, Hanya 5 Warga Rempang

Baca juga: Presiden Jokowi Sindir Pejabat Soal Kisruh Pulau Rempang: Masa Itu Saja Sampai ke Presiden!

Baca juga: Gempa Hari Ini Jumat 15 September 2023 Terjadi di Maluku Utara dan Jawa Timur

"Tidak semua negara senang dengan Indonesia kalau ini (proyek Rempang Eco City Batam) jalan," ujarnya dilansir dari KompasTV, Jumat (15/9/2023).

3 Faktor Utama

Namun dia menyebutkan tiga penyebab utama kericuhan dalam konflik lahan tersebut.

Hal pertama yang menjadi permasalahannya kata Bahlil yakni terkait komunikasi.

Dia menyebutkan komunikasi antara masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan tidak berjalan dengan baik.

"Itu satu, komunikasi yang kurang bagus," kata Bahlil Lahadalia dilansir dari tayangan KompasTV, Jumat (15/9/2023).

Kedua, Bahlil mengatakan bahwa dalam lokasi terdapat ada enam perusahaan yang mengantongin ijin.

"Wilayah ini pernah diberikan ijin enam perusahaan. Setelah diusut, pemberian ijin tersebut diduga ada kesalahan prosedur," ujarnya.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved