Pemerintahan
11 OPD Tidak Capai Target Retribusi, Pemprov Diminta Buatkan Formulasi Tepat
11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jambi dinilai tidak tercapai target meningkatkan retribusi jasa usaha di tahun 2023.
Penulis: Hasbi Sabirin | Editor: Hendri Dunan
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Anggota DPRD Provinsi Jambi menyoroti 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jambi dinilai tidak tercapai target meningkatkan retribusi jasa usaha di tahun 2023.
Sebelas OPD tersebut yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perkebunan, Dinas PUPR, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi UMKM, Badan Penghubung, Sekretariat Daerah Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Perhubungan.
Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Fraksi Partai PKS di DPRD Provinsi Jambi, Mohd Rendra Ramadhan Usman saat menyampaikan pendapat akhir fraksi nya di Paripurna belum lama ini.
"Kami minta pemerintah daerah perlu memberikan perhatian serius terhadap OPD ini untuk menemukan formulasi dan strategi yang tepat dalam rangka optimalisasi sumber penerimaan daerah dari sektor PAD komponen retribusi daerah, Kalau dilihat OPD-OPD ini sangat besar potensi nya dalam menyumbang pendapatan daerah," kata Rendra.
Hal ini juga untuk mengantisipasi tingkat ketergantungan dengan dana pusat yang sewaktu - waktu dapat berubah dan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.
Seperti yang terjadi untuk tahun anggaran 2023 terjadi pemotongan anggaran di APBD tahun 2023. Karena direncanakan pendapatan dana transfer pusat masuk dianggaran 2023 tidak terpenuhi.
"Hal ini adalah salah satu faktor penyebab defisit anggaran tahun 2023 sebesar Rp400 miliar dismaping factor lainnya. Pemerintah daerah harus rasionalisasi anggaran dan melakukan efisiensi," tutupnya.
Polindes Pematang Pulai Belum Dihuni Tapi Keramiknya Sudah Pecah |
![]() |
---|
Dermaga Teluk Buan Rusak Berat Disenggol Tug Boat Penarik Tongkang Batu Bara |
![]() |
---|
Kepala OPD di Tanjabbar Dilarang Keluar Daerah Selama Pemeriksaan BPK |
![]() |
---|
16 Desa di Tanjung Jabung Timur Masih Blank Spot dan Bertahap Mulai Diatasi |
![]() |
---|
BKPSDMD Kabupate Batanghari Proses Pengusulan NIP PPPK |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.