Kisah Usnan Jadi PPPK Setelah 16 Tahun Honorer, Alhamdulillah Akhirnya Kami Dilantik

TRIBUNJAMBI.COM, BATANGHARI - Pemerintah Kabupaten Batanghari melantik 719 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun ini.

Mereka terdiri dari tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lain. Ini merupakan angin segar bagi pegawai tidak tetap (PTT) dan honorer di sana.

Muhammad Usnan Tanjung, satu di antara tenaga honorer yang akhirnya dilantik pada Kamis (27/7), mengungkapkan rasa bahagia.

Dia akhirnya menjadi tenaga teknik untuk penyuluh pertanian PPPK.

Usnan mengungkapkan telah mengabdikan diri sebagai penyuluh pertanian selama 16 tahun, sejak 2007.

"Alhamdulillah setelah 16 tahun kami dilantik," ujarnya.

Usnan bertutur, ia dan teman-temannya sesama honorer selama ini menunggu-nunggu pengangkatan.

Namun, karena keterbatasan yang ada, akhirnya pada 2022 kemarin dibuka formasi PPPK untuk tenaga teknik penyuluh pertanian.

"Kalau kami ini rekrutmen departemen pertanian, memang dari departemen meminta agar daerah melakukan pelantikan tetapi karena keterbatasan batu tahun 2022 kemarin ada dibuka untuk formasi kami," ujarnya.

Selama menjadi honorer, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Usnan juga membuka usaha.

"Karena kebutuhan ekonomi, kami juga usaha. Karena belum sejahtera, padahal kami menjadi pendamping petani bagaimana mau berbicara tentang kesejahteraan petani," sebutnya.

Ia berharap ke depan formasi PPPK bisa dibuka dengan jumlah lebih banyak.

Agar seluruh tenaga honorer dapat tertampung dan mendapatkan hak yang sama.

"Apalagi yang mengabdi sudah lama, kami harap kalau tidak di PPPK bisa dicari solusi lain," ujarnya.

Pemerintah pusat berencana menghapus tenaga honorer pada November 2023. Mereka akan diganti dengan PPPK.

Di Kabupaten Batanghari, pada 2023, Bupati Batanghari Fadhil Arief akan melantik 719 PPPK.

"Hari ini sudah dilantik tanaga kesehatan dan penyuluh pertanian. Nanti dilanjutkan Sabtu pelantikan PPPK guru," kata Fadhil.

Terkait dengan penghapusan tenaga honorer dan kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, dia memastikan itu tidak akan dilakukan.

"InsyaAllah tidak. Biasanya pemerintah pusat juga pasti punya nurani. Bahwa pegawai ini masih dibutuhkan didaerah," ujarnya.

Fadhil mengungkapkan bahwa hingga saat ini, ia masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.

"Kita masih menunggu kebijakan pusat, apakah betul di November dihentikan atau tidak," ujarnya.

Jika penghapusan honorer dilakukan, maka perlu dilakukan langkah-langkah lain terhadap pegawai tidak tetap (PTT) atau honorer yang tidak masuk formasi PPPK.

"Ini sedikit dilema bagi kita, karena ternyata kriteria yang pegawai yang kita butuhkan tidak semua connect dengan formasi PPPK. Seperti contohnya sopir, penjaga yang tidak masuk dalam kriteria. Mungkin dengan pola lain," jelasnya. (srituti apriliani)

Baca juga: Kisah Asiah Teringat Pesan Orang Tua, Korban Kebakaran di Legok Jambi Selamatkan Dokumen Berharga

Baca juga: Kisah Mbah Paidjo Pareng jadi Bacaleg Batanghari di Usia 82 Tahun