Mengapa Pemprov Jambi Bisa Defisit Rp400 Miliar, Sekda Beberkan Sebab dan Strategi

"Artinya yang tidak dianggarkan Pemprov Jambi di 2023 itu muncul dan wajib untuk menganggarkan di APBD perubahan tahun ini," lanjutnya.

Kedua, ada alokasi dana transfer yang mestinya masuk pada 2023, ternyata masuknya pada 2022, sehingga masuk dalam perhitungan Silpa, yang angkanya lumayan besar.

"Ada juga beberapa kegiatan yang harus kita laksanakan di 2023. Misalnya Rakernas Apdesi, APPSI yang jadi tuan rumah adalah Jambi. Kita juga turut anggarkan," ucapnya.

Selain kegiatan di tingkat nasional, Provinsi Jambi juga menjadi tuan rumah dalam kegiatan STQH yang akan dilaksanakan dalam tahun ini.

"Ada beberapa anggaran yang belum tersedia meskipun sudah kita anggarakan di APBD murni 2023, tapi masih ada beberapa tambahan yang harus kita dukung sehingga masuk. Nah, kumulasi ini menjadi belanja defisit dan kita harus rasionalisasikan yang sudah dianggarkan di OPD itu," pungkasnya. 

Konsolidasi KPU

Pemerintah Provinsi Jambi akan konsolidasi bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Jambi terkait anggaran kebutuhan penyelenggaran Pilkada 2024.

"Rencananya kami akan membahas usulan dari KPU dan Bawaslu untuk anggaran Pilkada 2024," kata Sudirman Sekda Provinsi Jambi, Selasa (18/7).

Itu terkait Surat Edaran (SE) yang diterima Pemprov Jambi dari Mendagri bahwa Pemprov harus mengalokasikan anggaran sebesar 40 persen pada tahun ini untuk penyelenggara pilkada.

"Rencananya kita anggarakan pada 2024, tapi 2023 ada SE Mendagri, maka kita tindak lanjuti," ujarnya.

Terkait besar anggaran, Sudirman mengatakan itu tergantung dari usul KPU dan Bawaslu. "Nanti akan dirasionalisasikan," ujarnya.

Misalnya, kata Sekda, ada usul empat calon kepala daerah dan dua calon independen.

"Itu kan bisa dirasionalisasi," katanya.

"Calon independen misalnya cukup satu saja, tidak perlu dua. Kemudian, calon yang dari usulan partai mungkin kita alokasikan tiga saja. Tiga dan empat itu berbeda. Nah, di situ berbasis anggaran pasti. Nanti, kita akan bahas dan evaluasi usulan dari KPU termasuk Bawaslu," ungkap Sudirman.

"Paling lambat disalurkan Desember. Sebetulnya minimal satu bulan sebelum tahapan sudah ditransfer dananya ke rekening. InsyaAllah Desember akan kita alokasikan," pungkasnya. (caw)