Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jambi Minta Pemprov Mampu Minimalisir Temuan BPK

TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI- Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Demokrat minta dan berharap kepada Pemerintah Provinsi Jambi tahun akan datang mampu menimalisir temuan BPK.

Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Fraksi Partai Demokrat Harmain saat menyampaikan pandangan umum fraksi nya di rapat Paripurna tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, Senin (10/7/2023).

Kata Harmain, pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan Pemprov Jambi tahun 2022 masih banyaknya catatan mengenai kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

"Kami mengharapkan agar hal tersebut diperhatikan secara serius dan dapat diminimalisir pada tahun anggaran yang sedang berjalan saat ini dan tahun yang akan datang. Hal ini mengingat banyaknya kesalahan yang selalu berulang terjadi setiap tahunnya," ujar Harmain.

Fraksi Partai Demokrat juga mencatat bahwa rekomendasi yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI tahun 2022 ini lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

Dirinya khawatir, banyaknya rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK-RI terhadap pelaksanaan APBD tahun 2022 justru menggambarkan bahwa perangkat daerah Provinsi Jambi tidak mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Fraksi Partai Demokrat memahami bahwa pelaksanaan APBD tahun 2022 belum seperti yang diharapkan hasilnya. Sepanjang tahun 2022 banyaknya masalah baru yang timbul seiring dengan geliat ekonomi yang tumbuh di Provinsi Jambi.

"Kami berharap agar seluruh jajaran perangkat daerah Provinsi Jambi dapat memperbaiki kinerja dan tidak lagi melakukan kesalahan berulang yang selalu terjadi setiap tahun," tutupnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Ajukan Perbaikan Administrasi Bacaleg, DPW PBB Provinsi Jambi Ganti Bacaleg Hampir 40 Persen

Baca juga: Fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi Pertanyakan Lulusan SMK Masih Banyak Menganggur

Baca juga: Tiga Dosen Universitas Jambi Teliti Prespektif Non-Barat dalam Tata Kelola Pemerintahan Adat