Kata Danrem Soal Pembebasan Pilot Susi Air: Jangan Terjebak Narasi KKB Papua, akan Ditangkap

TRIBUNJAMBI.COM - Komandan Korem (Danrem) 172/PWY, Brigjen TNI JO Sembiring menyampaikan perkembangan terkait upaya pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Merthens yang disandera KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya.

Dankolakops itu mengajak masyarakat agar tidak terjebak narasi yang dikeluarkan Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.

Dimana sebelumnya Sebby meminta TNI-Polri menghentikan operasi militer di wilayah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.

Dengan tegas Brigjen Sembiring mengatakan bahwa pihaknya hingga saat ini tidak melaksanakan operasi militer.

"Saya tegaskan sampai hari kami tidak melakukan kegiatan operasi militer. Opersai pencarian pilot ini kami berkolaborasi dengan Polri, BIN, Pemda Nduga yang saat ini masih di tahap negosiasi," ungkap Brigjen TNI J O Sembiring kepada Tribun-Papua.com, Jumat (7/4/2023) di Timika.

Brigjen TNI Sembiring juga mengatakan bahwa pihaknya saat ini fokus penyelamatan pilot Susi Air tersebut.

Sementara narasi yang dibagun Sebby Sambom terkait operasi militer, dia menyebutkan bahwa hal itu tidak benar.

Baca juga: Heboh, KKB Papua Klaim Tak Pernah Minta Tebusan Pilot Susi Air Rp 5 M, Ini Kata Egianus Kogoya

Baca juga: Bidang Kehormatan PDIP Bakal Panggil Efendi Simbolon Klarifikasi Soal Dukungan ke Prabowo Subianto

Untuk itu dia meminta agar Egianus Kogoya menyerahkan pilot dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Jika tidak diserahkan dan menyerahkan diri, maka akan tetap dikejar dan tangkap.

"Kalau area pencarian pilot masih di area Kabupaten Nduga dan kabupaten sekitarnya. Jadi masih di seputaran itu," tuturnya.

Adapun tantangan selama proses pencarian kata Danrem dikarenakan keberadaan KKB ini berpindah-pindah sehingga sulit untuk di jangkau.

"Saya minta warga juga untuk memberikan informasi didukung denagan negosiasi terakit keberadaan pilot yang saat ini masih dalam proses pencarian," tutupnya.

Egianus Kogoya Klaim Tak Pernah Minta Tebusan

Masyarakat dihebohkan pernyataan KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya yang menyebutkan tak pernah minta tebusan Rp 5 Miliar.

Tebusan itu sebelumnya untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens.

Sebagaiamana diketahui bahwa pilot asal Selandiaa Baru disandera kelompok separatis itu di tanah Papua sejak Februari 2023 lalu.

Baca juga: Sikap Panglima TNI dan Presiden Jokowi Soal Pembebasan Pilot Susi Air yang Disandera KKB Papua

Hingga saat ini pemerintah Indonesia terus melakukan serangkaian diplomasi pembebasan pilot Susi Air tersebut.

Ditengah upaya itu, masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video pendek pernyataan Panglima Komando Daerah Perang III Ndugama, Egianus Kogoya.

Dalam video pendek tersebut, Egianus Kogoya membatah dirinya meminta uang tebusan sebesar Rp 5 Miliar.

Bantasan itu untuk membebaskan Kapten Philip Mark Marthens.

Video berdurasi 2 menit lebih 2 detik itu diperoleh redaksi Tribun-Papua.com dari juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.

Dalam video itu, Egianus mengaku tidak pernah meminta uang tebusan seperti yang diwartakan banyak media.

"Saya tangkap pilot itu hanya mau merdeka. Saya tidak pernah minta uang tebusan seperti berita yang beredar," tegas Egianus Kogoya.

Lebih lanjut dia mengatakan, negara mau memberikan uang Rp 5 miliar ataupun lebih, mereka tidak akan menerimanya.

Menurut Egianus Kogoya, dirinya bersama pasukan akan melepas pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Marthens apabila Papua lepas dari Indonesia atau merdeka.

"Kalau Papua tidak merdeka, kami tidak akan menyerahkan pilot. Jadi soal permintaan Rp 5 Miliar dari Kodap III itu omong kosong," tegasnya.

Masih menurut Egianus Kogoya, sejak awal dia menangkap pilot Kapten Philip Mark Marthens bukan untuk mau meminta uang, tetapi kemerdekaan.

Baca juga: Tak Hanya Cak Imin, Prabowo Subianto Bakal Bertemu Megawati Soekarnoputri, Soal Pilpres 2024?

Sementara itu, Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menambahkan, mereka juga sudah berusaha untuk meyakinkan bahwa Egianus Kogoya dan pasukan siap membebaskan pilot Susi Air.

Namun, karena adanya informasi yang menurutnya keliru, maka Egianus Kogoya kembali menegaskan kepada mereka bahwa tetap menyandera pilot Susi Air tersebut.

"Oleh karena itu kami harus kerja keras lagi untuk lobi Panglima Egianus Kogoya dan pasukannya, supaya pilot asal Selandia Baru itu bisa diselamatkan," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung di Kota Jayapura, Provinsi Papua mengatakan, hingga kini pemerintah sedang dan terus berupaya melakukan pembebasan Pilot Susi Air tersebut.

Bahkan secara khusus, Jokowi menggelar pertemuan tertutup bersama aparat TNI, Kepolisian dan sejumlah kepala daerah di Tanah Papua salah satunya membahas upaya pembebasan sang pilot itu.

KKB Papua Minta Tebusan

Sebelumnya diberitakan, Polda Papua mengungkapkan bahwa KKB Papua dibawah pimpinan Egianus Kogoya minta tebusan hingga Rp 5 miliar.

Baca juga: PN Ungkap Alasan Bagus Robyanto Selalu Menang Lawan Gugatan Warga Soal Jalan di Ponorogo Ditembok

Tebusan tersebut untuk pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens.

Namun yang terjadi bahwa klompok separatis tersebut tidak pernah membuka komunikasi untuk proses negosiasi.

Pernyataan itu disampaian oleh pihak Polda Papua melalui Kabid Humas Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo.

Dia membenarkan adanya permintaan uang tebusan Rp 5 miliar.

Bahkan permintaan uang tebusan itu akan disanggupi dengan proses negosiasi.

Menurutnya, pihak Pemerintah Daerah telah menyiapkan uang tebusan agar pilot Susi Air dapat dikembalikan dalam kondisi sehat.

Namun, ia menyebut, pihak KKB pimpinan Egianus  Kogoya tak pernah membuka negosiasi hingga saat ini.

"Sebetulnya terkait hal itu Pemda sedang menyiapkan pembayaran uang petugas sejak awal pada saat adanya tuntutan kelompok Egianus Kogoya," kata Benny, seperti dikutip dari Kompas TV, Minggu (2/7/2023).

"Beberapa saat setelah penyanderaan muncul video pertama adanya tuntutan kepada pemerintah RI yaitu sejumlah uang, senjata, bahan makanan dan bahan medis."

"Waktu itu (permintaannya) sebesar Rp 5 miliar, nanti itu dalam proses negosiasi berapa yang akan bisa disanggupi. Namun sejak kita mencoba ruang komunikasi hingga saat ini KKB Egianus tidak pernah membuka negosiasi dengan kami," paparnya.

Menurut Benny, polisi tetap akan melakukan proses hukum untuk mengantisipasi hal yang sama terjadi kembali.

"Semua bisa antisipasi hal tersebut bahwa upaya hukum akan tetap kita tegakkan, kita juga akan memproses secara hukum," katanya.

Merdeka dan senjata tak bisa dipenuhi Sementara itu Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri menegaskan tidak akan memenuhi dua permintaan KKB Egianus, yakni merdeka dan senjata.

"Tidak mungkin kami mengabulkan kedua permintaan itu (merdeka dan senjata)," kata Fakhiri di Jayapura, Kamis (29/6/2023).

Sedangkan untuk permintaan tebusan uang masih bisa disiapkan.

"Namun, untuk uang yang juga diminta akan disiapkan dan diserahkan kepada Egianus Kogoya asal sandera yang berkebangsaan Selandia Baru itu dibebaskan dan diserahkan ke aparat keamanan," tuturnya.

Untuk diketahui KKB Egianus Kogoya telah menyandera pilot Susi Air Kapten Philip Mark Merthens sejak 7 Februari 2023 lalu.

Sikap TNI

TNI memberikan respon terkait berakhirnya batas waktu yang diberikan KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya untuk negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens.

Sebelumnya, Egianus melontarkan ancaman dengan memberi waktu dua bulan untuk membebaskan tawanannya.

Kapten Philp disanderanya sejak Februari 2023 itu pun telah berakhir pada Sabtu (1/7/2023).

KKB Papua diketahui bakal melukai Kapten Philip Mark Mehrtens apabila pemeritah tak merespon permintaan Egianus Kogoya itu.

Permintaan Egianus Kogoya dan kelompoknya itu yakni meminta memisahkan diri dari Indonesia atau merdeka dan senjata dalam proses pembebasan sang pilot.

Merespon hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Widjojono angkat suara.

Julius menegaskan, jika hal itu benar terjadi, maka KKB Papua tahu konsekuensinya.

Adapun maksud konsekuensinya, yakni perihal kemerdekaan Papua.

"Jika ancaman itu dilakukan, saya yakin mereka tahu konsekuensinya utamanya dari negara pendukung kemerdekaan Papua, dan secara strategi operasi akan lebih memudahkan Satgas untuk lakukan operasi," kata Julius, Jumat (30/6/2023).

Diberitakan Tribun-Papua.com sebelumnya, KKB pimpinan Egianus Kogoya memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023 untuk proses negosiasi pembebasan pilot Susi Air.

Apabila batas waktu tersebut terlewati, maka Egianus Kogoya dan kelompoknya tak segan-segan melukai Kapten Philip Mark Mehrtens.

Menanggapi ancaman tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri berharap Egianus memikirkan hal kemanusiaan.

"Saya berharap Egianus dan keluarga besarnya bisa memikirkan hal kemanusiaan juga, sehingga jangan seenaknya melanggar apa yang dimaui oleh agama, yaitu mengambil nyawa seseorang," ujarnya di Jayapura, Kamis (29/6/2023).

Fakhiri menegaskan, hingga saat ini aparat keamanan dan pemerintah masih berupaya melakukan negosiasi melalui berbagai pihak.

Namun, semua tergantung dari pihak Egianus, apakah mau menerima tawaran yang diberikan atau tidak.

"Kami dan pemerintah sudah memberikan tawaran-tawaran kepada dia (Egianus) tinggal dia yang tentukan, tapi kalau meminta merdeka itu hal yang tidak mungkin," kata Kapolda.

Lebih lanjut, Fakhiri juga menyampaikan bahwa segala upaya untuk bisa menyelamatkan Kapten Philip akan terus dilakukan.

Baca juga: Update Pengantin Viral di Bogor, Fahmi Akhirnya Ceraikan Anggi dan Relakan Dinikahi Mantan

"Semua kita siapkan untuk menyelamatkan pilot," kata Fakhiri.

 Kata Pengamat Militer

Pengamat militer mengungkap pesan dibalik sikap TNI terkait batas waktu penyelamatan pilot Susi Air yang disandera KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya.

Pilot yang mendapat ancaman akan ditembak itu yakni Kapten Philips Mark Methrtens.

Dia disandera kelompok separatis itu sejak Februari 2023 lalu.

Ancaman KKB Papua itu disampaikan melalui media sosial mereka.

Menanggapi ancaman tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan bahwa apabila KKB benar-benar menembak Philips, hal itu akan memudahkan aparat dalam operasi penumpasan kelompok separatis teroris tersebut.

Terkait respons Kapuspen TNI, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai itu bukanlah pernyataan yang minim empati dan gegabah.

"Menurut saya, tidak ada yang salah dengan pernyataan Kapuspen TNI. Itu bukanlah pernyataan yang reaktif, minim empati, dan gegabah," kata Khairul kepada Kompas.com, Sabtu (1/7/2023).

Khairul menilai, seandainya KKB benar-benar menembak Philips, tentu saja operasi akan menjadi lebih mudah.

Tekanan dan risiko yang dihadapi aparat dalam operasi pun jauh berkurang.

"Dengan demikian, operasi akan sepenuhnya bisa dilakukan untuk menegakkan hukum terhadap para pelaku kejahatan sekaligus mengevakuasi korban," jelas Khairul.

Pernyataan Kapuspen TNI juga dinilai sebagai sebuah penegasan terhadap KKB bahwa ancaman mereka tak bisa menekan pemerintah untuk memenuhi tuntutannya yang tidak realistis.

Menurut Khairul, Pemerintah Selandia Baru yang merupakan negara asal Philips pasti menyadari bahwa tidak ada satu pun negara yang mau ditekan untuk mempertaruhkan atau bahkan menggadaikan kedaulatannya.

"Apalagi, sejauh ini upaya persuasif juga telah dan terus dilakukan dengan serius," jelas dia.

Khairul berpandangan, Phillip yang sejak awal menerima penugasan dari Susi Air untuk terbang ke Papua juga pasti telah menyadari risiko terhadap keamanan dan keselamatannya.

Di sisi lain, Indonesia punya banyak pengalaman dalam urusan penyanderaan.

Dalam kasus-kasus penyanderaan warga negara Indonesia maupun negara lain oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan misalnya, tidak semua sandera berhasil dibebaskan.

"Ada sandera yang dieksekusi mati sebelum berhasil dibebaskan, ada juga yang tewas ketika upaya pembebasan dilakukan. Tapi apakah kemudian itu menempatkan Filipina sebagai pihak yang bersalah dan menyebabkan ketegangan dalam hubungan antarnegara? Tentu tidak," kata Khairul.

"Pernyataan Kapuspen TNI dapat dipandang sebagai pesan yang jelas dan tegas pada kelompok bersenjata tersebut bahwa ancaman eksekusi tidak akan efektif untuk menekan pemerintah," imbuh dia.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Inara Rusli Niat Pensiun Dini setelah Cerai dengan Virgoun: Biar Uang yang Ngejar Kita

Baca juga: Buntut Pencurian 14 Motor di Telanaipura, Polisi Minta Warga Aktfikan Siskamling dan Pasang CCTV

Baca juga: KPU Kota Jambi Mudahkan Bacaleg, Boleh Lampirkan Surat Keterangan Kesehatan Jasmani di Puskesmas

Baca juga: Bidang Kehormatan PDIP Bakal Panggil Efendi Simbolon Klarifikasi Soal Dukungan ke Prabowo Subianto

Artikel ini diolah dari Tribun-Papua.com