Menkominfo Ditahan

Serahkan ke Presiden Jokowi, Partai Nasdem Tegaskan Tak Akan Cawe-cawe Soal Kursi Menkominfo

Partai Nadem menegaskan tidak akan cawe-cawe soal kursi Menkominfo dan menyerahkan sepenuhnya ke Presiden Jokowi.

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
Ist/ Kolase Tribun Jambi
Partai Nadem menegaskan tidak akan cawe-cawe soal kursi Menkominfo dan menyerahkan sepenuhnya ke Presiden Jokowi. 

TRIBUNJAMBI.COM - Partai Nadem menegaskan tidak akan cawe-cawe soal kursi Menkominfo dan menyerahkan sepenuhnya ke Presiden Jokowi.

Penegasan itu disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari atau Tobas.

Sebgaimana diketahui, saat ini posisi Menkominfo dijabat Mahfud MD sebagai pelaksana tugas (Plt) seusai Johnny G Plate jadi tersangka.

Johnny G Plate yang merupakan kader Partai Nasdem itu diduga terlibat dalam kasus korupsi di Kominfo hingga Rp 8 Triliun.

Tobas memastikan bahwa partainya tidak akan mencampuri atau cawe-cawe urusan tersebut.
Sebab, penentuan kursi Menkominfo adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Kita tidak pernah cawe-cawe terkait dengan itu. Ya terserah pak presiden mau mengangkat seseorang yang berasal dari Partai Nasdem, itu adalah kewenangannya. Tidak pun itu adalah kewenangannya," kata Tobas di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Menurutnya, hal itu merupakan komitmen NasDem sejak tahun 2014 mengusung Jokowi sebagai presiden.

"Jadi sikap itulah yang kita ambil. Yang bukan hanya karena ada kasus ini saja, tapi memang dari 2014 pun apa yang kita sampaikan sama seperti yang kita sampaikan hari ini," ungkap Tobas.

Baca juga: Kata Presiden Jokowi Soal Nama Pengganti Johnny G Plate Jabat Menkominfo: Tunggu Hari Baik

Baca juga: Polresta Bukittinggi Terima 2 Laporan Polisi Terkait Wali Kota: Pencemaran Nama Baik dan Hoaks

Tobas juga menegaskan pihaknya tak bermasalah jika posisi Menkominfo bukan dari NasDem.

"Itu kewenangan penuh dari presiden," imbuh anggota Komisi III DPR RI ini.

Presiden Jokowi Diminta Tidak Salah Memilih Menkominfo

Presiden Joko Widodo diminta hati-hati memilih Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pengganti Jhonny G Plate.

Presiden saat ini telah menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD sebagai Menkominfo.

Namun demikian, beberapa tokoh seperti Sandiaga Uno, Wishnutama Kusubandio, Hary Tanoesoedibjo dan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Andika Perkasa dirumorkan akan mengisi jabatan tersebut.

Dari nama-nama tersebut, nama Hary santer diberitakan apalagi sudah beberapa kali menghadap Presiden Joko Widodo.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyoroti jika Hary menjabat sebagai Menkominfo.

Menurut Trubus, ia berpotensi memiliki konflik kepentingan yang sangat besar terhadap bisnisnya.

Ia berpotensi dapat membuat kebijakan yang bisa mengarahkan masyarakat menggunakan salah satu bisnis yang dimilikinya.

Trubus menyoroti banyaknya stasiun televisi yang dimiliki Hary Tanoe yang bisa berdampak pada Pilpres 2024.

"Apa lagi setelah pemerintah membuat kebijakan analog switch-off (ASO), banyak masyarakat kurang mampu kesulitan untuk menonton tv teresterial karena ketiadaan Set Top Box (STB).Seharusnya STB bagi masyarakat kurang mampu menjadi tanggung jawab pemenang tender TV digital,” kata Trubus dalam keterangannya, Senin (22/5/2023).

Trubus Rahadiansyah berharap Presiden Joko Widodo dapat memilih sosok pengganti Johnny G Plate bukan dari kalangan politik dan memiliki keterikatan dengan bisnis yang akan ia awasi.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap 3 Persoalan Polemik Ponpes Al Zaytun: Sosial, Administrasi Hingga Tindak Pidana

Sebab jika Menkominfo memiliki konflik kepentingan dengan bisnisnya atau parpolnya, regulasi yang nantinya akan dikeluarkan Kemenkominfo akan bias.

Waspadai korupsi kebijakan

Trubus meminta agar siapapun yang menjadi Menkominfo tidak melakukan korupsi kebijakan.

Trubus menjelaskan, korupsi kebijakan berawal dari kepentingan elite dalam rangka menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Dari pengalaman beberapa menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dijadikan tersangka korupsi, mereka memulai dari korupsi kebijakan yang dibuatnya.

Sebagai seorang pejabat publik, menteri dapat membuat regulasi dengan membuat celah yang dapat menguntungkan dirinya atau kelompoknya.

Sampai saat ini lanjut Trubus aparat penegak hukum di Indonesia masih kesulitan untuk melakukan tindakan terhadap korupsi kebijakan.

“Presden Jokowi jangan sampai memilih sosok Menkominfo yang berpotensi besar melakukan korupsi kebijakan. Memang saat ini korupsi kebijakan belum terjadi. Namun potensi tersebut harus dipahami betul dan diantisipasi oleh Presiden Jokowi," beber Trubus.

Jika Presiden memilih sosok yang memiliki konflik kepentingan dengan bisnisnya, maka akan terjadi kontra produktif. Terlebih lagi tahun ini merupakan tahun Pemilu.

Trubus menyarankan Presiden Jokowi dapat memilih sosok Menkominfo yang berasal dari kalangan teknokrat atau akademisi. Sosok teknokrat dan akademisi dinilai Trubus minim bersentuhan dengan partai politik.

“Saya mengamati selama ini banyak tersangka korupsi berasal dari parpol. Sehingga sosok teknokrat dan akademisi merupakan yang paling tepat menjabat sebagai Menkominfo,”pungkas pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti.

Presiden Jokowi Kantongi 1 Nama dan Tunggu Hari Baik

Presiden Jokowi telah mengantongi satu nama pengganti Johnny G Plate di Menkominfo dan akan mengumumkannya di hari baik.

Sebelumnya menteri dari Partai Nasedem tersebut diduga terlibat korupsi yang diperiksa oleh Kejasaan Agung (Kejagung) RI.

Untuk keberlangsungan roda pemerintahan di Kominfo, Presiden Jokowi menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD sebagai Plt.

Lalu siapa yang akan menggantikannya?

Saat ini Presiden Jokowi mengaku sudah mengantongi nama sang menteri baru dan segera diumumkan.

Untuk urusan pengumuman sang menteri, dia mengaku menunggu hari baik.

Sebelumnya pengamat memprediksi ada dua nama yang bakal dipilih Jokowi sebagai Menkominfo.

Sementara itu, Partai Nasdem tegaskan tak akan cawe-cawe soal pengganti Johnny G Plate.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi sinyal bakal segera menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika yang baru setelah Johnny Plate terjerat kasus korupsi BTS oleh Kejagung.

"Nanti kalau sudah waktunya akan segera diselesaikan," kata Jokowi di Pasar Palmerah, Jakarta, Senin (26/6/2023)

Untuk nama, Jokowi mengatakan sudah mengantongi satu nama pengganti Johnny G Plate.

"Sudah (ada nama), tapi nunggu," tambahnya.

Saat ditanya apa yang ditunggu, Jokowi pun menjawab.

"Nunggu hari," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi belum memutuskan Menkominfo definitif pengganti Johnny Plate yang terjerat kasus korupsi pengadaan BTS.

Hal itu ditegaskan Jokowi sebelum bertolak ke Singapura di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (7/5/2023).

"Belum, belum," kata Jokowi.

Jawaban serupa disampaikan Presiden Jokowi, saat ditanya mengenai apakah pengganti Plate nanti akan berasal dari partai NasDem.

Untuk diketahui kursi Menkominfo merupakan jatah dari Partai Nasdem. Dan keberadaan Plate di Kabinet Indonesia Maju merupakan representasi partai NasDem.

"Belum," katanya lagi.

Sejumlah tokoh disebut-sebut akan dipilih Presiden Jokowi sebagai Menkominfo menggantikan Johhny Plate yang telah menjadi tersangka dalam dugaan korupsi pembangunan tower base transceiver station (BTS).

Salah satunya Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT).
Terkait hak tersebut Jokowi tidak menjawab saat ditanya kemungkinan HT menjadi Menkominfo.

Dia hanya mengatakan bahwa Menkominfo dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) yakni Menkoplhukam Mahfud Md.

“Plt nya pak Menkopolhukam,” kata Jokowi sebelum bertolak ke Jepang, di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat, (19/5/2023).

Jokowi juga memberikan jawaban yang sama ketika ditanya, siapa yang akan menjadi Menkominfo defintif nantinya, serta sosok dari partai apa yang akan mengisi kursi sepeninggal Johnny Plate.

“Plt nyak Pak Menkoplhukam,” kata Jokowi mengulang jawaban yang sama.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Resep Opor Ayam Putih, Cocok untuk Pendamping Ketupat

Baca juga: Kata Presiden Jokowi Soal Nama Pengganti Johnny G Plate Jabat Menkominfo: Tunggu Hari Baik

Baca juga: Polresta Bukittinggi Terima 2 Laporan Polisi Terkait Wali Kota: Pencemaran Nama Baik dan Hoaks

Baca juga: Respon Wali Kota Bukittinggi Saat Dipolisikan Soal Dugaan Sebar Hoaks Kasus Inses Ibu dan Anak

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved