Petani Karet Jambi Tak Panen 3 Tahun Terakhir, Alih Profesi ke Sopir dan Buruh, 4 Pabrik Terdampak

"Maka kita minta pemerintah daerah mencari solusinya dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Harga karet di Jambi pernah pada angka Rp20 ribu per kilogram, namun sekarang jauh merosot. Ini perlu dicari juga persoalan dari hulu dan hilirnya," tambahnya.

Edi Purwanto juga meminta peranan pemerintah serta mengoptimalkan karet di masyarakat dalam hal kualitas.

"Ini juga menjadi persoalan, karena biasanya kualitas karet juga mempengaruhi nilai jual. Ini kita minta peran pemerintah dalam membimbing petani sebagai hulunya menghasilkan kualitas karet yang bagus beriringan dengan mencari solusi jangka pendek untuk meningkatkan harga jual di petani," pungkasnya. 

Intervensi dan Kualitas

Pemerhati Masalah Ekonomi Jambi, Pantun Bukit, mengatakan beberapa waktu terakhir, harga karet di Provinsi Jambi selalu kalah dari harga penjualan kelapa sawit.

Fenomena yang belum terselesaikan sampai kini, sebenarnya menjadi tanda tanya, karena seolah lebih menguntungkan menjadi petani sawit daripada petani karet.

Ada struktur pasar yang berbeda antara karet dan sawit.

Karet memiliki struktur pasar yang monopsoni.

Banyak penjual, tetapi pembelinya justru lebih sedikit.

Itu dengan bukti sedikitnya pabrik karet yang ada di Provinsi Jambi.

Ketidakseimbangan tersebut membuat ketidakuntungan terjadi di kalangan petani (pekebun; red).

Harga yang terjadi pada karet menjadi sering stabil, bahkan di bawah biaya produksi.

Sedangkan sawit yang harganya selalu lebih tinggi dari karet, memiliki banyak pabrik kelapa sawit (PKS).

Apalagi sawit bisa jadi 150 produk dengan struktur pasar yang cukup tinggi.

Karet masih punya terkendala harga rendah dibanding kelapa sawit, di antaranya karena kualitas.

Banyak yang menjual dengan memasukkan berbagai macam campuran di dalamnya.

Seperti cetakan getah karet yang diisi tanah, plastik, hingga batu, sering ditemui dan berdampak ke harga jadi rendah.

Buruknya kualitas ini perlu diberantas, mulai dari petani/pekebun yang akan menjualnya.

Mereka layak mendapatkan edukasi sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas harga.

Sebenarnya, kedua komoditas utama di Provinsi Jambi ini bisa sama-sama memiliki harga yang baik.

Di sinilah peran pemerintah dalam memperbaiki keseimbangan keduanya.

Intervensi kebijakan hanya ada di pemerintah kepada berbagai pihak.

Apabila intervensi berjalan, harusnya bisa menguntungkan petani sebagai masyarakatnya.

Di sisi lain, intervensi kepada para pemilik pabrik yang jumlahnya sedikit, juga diperlukan agar pemerintah bisa menyejahterakan pekebun. (can/caw/sul/cin)

Baca juga: Perasaan Aryo Dkk Deg-degan Melewati Pohon Bolong saat Pendakian Gunung Kerinci, Ternyata

Baca juga: Kisah 50 Tahun Tak Dapat Aliran Listrik, Warga Geragai Tanjabtim Pakai Teplok, Diesel, Tenaga Surya