Konsultasi ke Kemendagri, Pansus I DPRD Jambi Tanyakan Isu Strategis Soal Data Kependudukan

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI -Pansus I LKPJ Gubernur Jambi yang membidangi urusan pemerintahan, melaksanakan konsultasi ke Direktorat Jendral  Kependududkan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Selasa (11/4/2023).

Pansus I ini juga membidangi terkait dengan urusan Pemerintahan, Sosial, Politik dan Hukum.

Politik dan hukum, terkait hal tersebut unsur-unsur apa yang paling krusial dan penting untuk di telaah atau dicermati lebih dalam.

Hal itu diungkapkan Ketua Pansus I, Kamaluddin Havis saat konsultasi dengan pihak Direktorat Jendral  Kependududkan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta.

Kata Kamaluddin Havis, merujuk kepada Permendagri Nomor 18 tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana PP No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menjelaskan pembahasan LKPJ menghasilkan catatatan rekomendasi dalam bentuk Keputusan DPRD yang disetujui di dalam rapat paripurna. 

"Rekomendasi lebih bersifat memberikan saran-saran perbaikan agar di tahun-tahun kemudian bisa menjadi lebih baik  lagi. Apa yang bisa kami lakukan agar saran tersebut nantinya benar-benar dijalankan dan dapat mengintervensi Pemerintah Daerah," katanya.

Menurutnya, mengingat begitu banyaknya pembahasan yang tertuang dalam LKPJ, mohon petunjuk bagaimana strategi yang bisa dilakukan agar dapat lebih mudah dalam mengoreksi LKPJ kepala daerah. 

Terkait keamanan data, dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, keamanan data menjadi isu utama yang harus diperhatikan. 

Data kependudukan merupakan data sensitif yang harus dijaga kerahasiaannya. Dan tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. 

"Berkenaan dengan hal tersebut, sejauh mana Dirjen Dukcapil memastikan sistem yang digunakan untuk
pengelolaan data kependudukan memiliki sistem keamanan yang baik dan terpercaya. Mulai peningkatan kualitas data. Selain keamanan data, peningkatan kualitas data kependudukan juga menjadi isu strategis yang harus diatasi," katanya.

Data kependudukan yang akurat dan terbaru sangat penting untuk memastikan pelayanan publik yang baik.

"Untuk itu, kami mohon petunjuk sejauh mana kami dapat meningkatkan kualitas data tersebut. Tentang Pemanfaatan Teknologi yang juga menjadi isu strategis yang harus diatasi oleh Dirjen Dukcapil dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Dalam era digitalisasi ini, teknologi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data kependudukan," ujarnya.

Ia bilang, konsultasi itu juga bagaimana agar Dirjen Dukcapil bisa membantu mengembangkan dan memanfaatkan aplikasi mobile yang memudahkan akses data, dan meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data kependudukan.

"Terhadap isu strategis tentang kerja sama antarlembaga dalam pengelolaan data kependudukan. Bagaimana Dirjen Dukcapil menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan instansi terkait lainnya dalam pengelolaan data kependudukan," ujarnya. 

"Sehingga dapat menjadi masukan bagi kami dalam mempermudah pengelolaan data dan menghindari duplikasi data. Data kependudukan adalah penting dan merupakan salah satu dasar bagi pemerintah dalam membuat kebijakan pembangunan. Karena dalam membuat kebijakan maupun perencanaan pembangunan daerah atau negara, data kependudukan diperlukan sebagai gambaran kondisi suatu daerah," sambungnya.