DPRD Provinsi Jambi

Padatnya Truk Batubara di Jalan Nasional, Fraksi Demokrat Sebut Masyarakat Jambi Bagai Menumpang

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jambi menyebut. Padatnya aktivitas angkutan Batubara di jalan nasional adalah seolah jalan itu dimiliki p

Tribunjambi.com/Danang Noprianto
Ahmad Fauzi Ansori Politisi Partai Demokrat. 

TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI- Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jambi menyebut. Padatnya aktivitas angkutan Batubara di jalan nasional adalah seolah jalan itu dimiliki perusahaan Batubara.

Tak sedikit pula menimbulkan persepsi, bahwa masyarakat umum hanya menumpang di jalan nasional yang dilewati angkutan Batubara tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Jambi Ahmad Fauzi Ansori dalam penyampaian pandangan umum fraksi nya pada LKPJ Gubernur Jambi dalam Paripurna beberapa waktu lalu.

"Padatnya aktivitas angkutan Batubara tersebut membuat masyarakat menjadi sangat tidak nyaman, kemacetan panjang yang sampai hari ini tidak bisa diatasi, kerusakan jalan yang semakin meluas, tingkat kecelakaaan lalu lintas yang semakin tinggi, dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat yang bergerak di luar sektor pertambangan. Artinya seolah membuat masyarakat umum pengguna jalan nasional hanyalah sebagai penumpang," kata Fauzi Ansori.

Perkembangan pertambangan Batubara di Provinsi Jambi cukup pesat pada tahun 2022. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan volume produksi dan nilai tambah yang tercipta dari kegiatan sektor ini.

Pada tahun 2022, volume produksi batubara di Provinsi Jambi mencapai 17,5 juta ton dengan nilai produksi sebesar 70 triliun. Diikuti dengan peningkatan jumlah kendaraan sebesar 197,85 persen.

Melihat angka tersebut terasa sangat menggembirakan. Benar-benar menggambarkan betapa kayanya sumber daya alam Jambi dan menggambarkan geliat ekonomi yang tumbuh pesat di Provinsi Jambi.

"Namun secara faktual ternyata kekayaan alam dan geliat ekonomi ini tidaklah dinikmati hasilnya oleh masyarakat Jambi secara proporsional," ungkapnya.

Selain itu, kerusakan jalan yang diikuti dengan pembengkakan anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki jalan tersebut senilai 533 M ternyata hanya direspon dengan pemberian dana CSR sebesar 3,9 M. Sementara dana APBN tahun anggaran 2023 ini hanya menganggarkan untuk preservasi jalan hanya sebesar 85,43 M. Sungguh anomali ini benar-benar nyata.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Rumah Makan dan Tempat Hiburan di Bungo Diminta Tertib Saat Ramadan

Baca juga: Aldila Jelita Lelah, Ngaku Igin Cepat Cerai dengan Indra Bekti: Sudah Gak Ada Kegalauan

Baca juga: Masjid Pancasila di Bangko, Dibangun Yayasan Amal Bakti Muslim yang Diketuai Presiden Soeharto

Sumber: Tribun Jambi
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved