Mahfud MD Geram Anggota Dewan Banyak Interupsi Saat Rapat: Tidak Selesai-Selesai Nanti

"Artinya misalkan saya ini membantah lalu disini ada yang berteriak keluar, saya akan keluar, saya punya forum," lanjutnya.

Mahfud pun bergusar dan mengeluh karena setiap rapat di DPR dirinya selalu dihujani interupsi.

Ia pun mencontohkan kala dirinya rapat bersama DPR membahas kasus Ferdy Sambo beberapa waktu lalu.

"Saya setiap di sini dikeroyok belum ngomong di interupsi, waktu itu juga kasus Sambo," ucap Mahfud.

Baca juga: Ungkap Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu, MAKI Malah Laporkan Mahfud MD ke Bareskrim

Melihat kondisi tak kondusif tersebut, Wakil ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, meminta Mahfud untuk melanjutkan penjelasan dan menyampingkan interupsi dari anggota DPR.

"Pak Mahfud ini kita teruskan dulu yang interupsi biar saja nanti," ujar Sahroni.

Mahfud MD: yang Benar Rp 53 Miliar

Menkopolhukam, Mahfud MD menyebutkan bahwa anak buah Sri Mulyani menutup akses yang sebenarnya dari bawah.

Hal itu disampaikannya terkait transaksi janggal yang ada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Penjelasan transaksi tersebut melalui rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (29/3/2023).

Mahfud menjelaskan bahwa ada kesalahan pemahaman Sri Mulyani terkait transaksi janggal yang ada di Kemenkeu.

Kesalahpahaman tersebut kata Mahfud lantaran adanya informasi yang tidak utuh yang diberikan kepada Menkeu tersebut.

"Ada kekeliruan dan pemahaman ibu Sri Mulyani karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah, sehingga data yang dijelaskan beliau adalah data yang diterima tanggal 14 ketika bertemu pak Ivan," kata Mahfud MD dikutip dari siaran langsung Youtube DPR RI.

Bahkan Mahfud MD juga menyebutkan ada kekeliruan terkait data dugaan pencucian uang yang bernilai Rp 189 yang diterima Sri Mulyani.

Dia juga memberikan penjelasan adanya kekeliruan terkait data yang disampaikan Sri Mulyani ke Komisi XI DPR RI.

Baca juga: Sepak Terjang Irjen Karyoto Sebelum Jabat Kapolda Metro Jaya, Sebelumnya di Deputi Penindakan KPK