Mijak Tampung, Dedikasikan Ilmu Hukum Untuk Advokasi Hak Orang Rimba

TRIBUNJAMBI.COM - Pria bernama Mijak Tampung sesaat lagi akan jadi sarjana. Dia kini sedang menyusun skripsi. Proposal skripsi sudah disetujui oleh dosen pembimbingnya, dan telah diseminarkan.

Mijak kuliah di Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi. Bila tak ada aral melintang, dia akan menjadi Suku Anak Dalam dari Komunitas Orang Rimba yang pertama kali meraih gelar sarjana.

"Target saya tahun ini sudah selesai. Mungkin pertengahan tahun 2023 ini sudah ujian skripsi," kata Mijak Tampung kepada Tribun beberapa waktu lalu.

Dia berasal dari Makekal Ulu. Guru pertamanya adalah Saur Marlina Manurung atau lebih dikenal dengan nama Butet Manurung.

Kisah dia dan kelompoknya mengenal huruf dan angka, sekilas tergambar dalam film berjudul Sokola Rimba garapan Miles Film yang disutradarai Riri Riza.

Mijak mengatakan, sebenarnya dia kuliah dalam usia yang tidak muda lagi. Sebab, setelah tamat SMA, dia tak langsung melanjutkan ke bangku kuliah.

"Saya sempat terlibat dalam beberapa pekerjaan terkait rimba, untuk advokasi kelompok kami. Setelah semua selesai, baru saya kuliah," katanya.

Baginya, tidak ada kata terlambat. Ketika ada tawaran beasiswa, dia pun mengambilnya. Mijak ingin upgrade kemampuannya, yang diharapkan akan berguna untuk melindungi Orang Rimba secara keseluruhan.

Pilihan kuliah ilmu hukum bukan tanpa alasan. Menurutnya, dengan memiliki pengetahuan hukum ini, akan sangat berguna memperjuangkan kesetaraan hak bagi Orang Rimba.

"Kehidupan Orang Rimba itu sudah dalam tahap memprihatinkan. Kami semakin lama semakin terdesak. Wilayah hidup kami dikuasai orang lain dan perusahaan. Kami susah cari makan," ungkapnya.

Orang Rimba pada dasarnya merupakan kelompok masyarakat yang hidup dari hasil berburu dan meramu hasil hutan. Mereka masyarakat yang menjaga hutan tetap lestari. Bagi mereka, kerusakan hutan berarti kehancuran kehidupan.

Semakin tahun kawasan hutan Jambi menunjukkan kerusakan yang makin parah. Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi, area hutan yang sudah rusak mencapai 60 persen dari luas seluruh kawasan hutan di Provinsi Jambi.

Data KKI Warsi mengacu pada analisis citra satelit sentinel 2, luas tutupan hutan Jambi bertambah di tahun 2022, dampak dari perhutanan sosial. Tapi peningkatan luas tutupan belum signifikan dibandingkan dengan deforestasi yang tejadi kurun waktu dua dekade terakhir.

"Semakin hutan rusak, kami semakin miskin. Sekarang kehidupan dari kelompok kami sangat susah. Ada yang jadi pengemis, ada yang cuma harapkan bantuan. Ada yang ambil brondolan sawit tapi dituduh mencuri," ungkap Mijak Tampung.

Menurut Mijak, semakin hancurnya kehidupan di dalam kawasan hutan itu, tak terlepas dari kebijakan pemerintah yang belum berpihak pada Orang Rimba. Selama ini lahan dilepaskan untuk perusahaan. Lalu masyarakat dari desa dan kota berdatangan mengganti hutan jadi kebun sawit.