Sudah Isi SKUM PTK, Tunjangan Guru SMA di Jambi Justru Dipotong, Disdik Diminta Jelaskan
Seorang guru SMA di Kota Jambi yang meminta namanya dirahasiakan mengaku baru kali ini tunjangan dipotong tanpa ada pemberitahuan.
Penulis: Wira Dani Damanik | Editor: Teguh Suprayitno
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Seorang guru SMA di Kota Jambi yang meminta namanya dirahasiakan mengaku baru kali ini tunjangan dipotong tanpa ada pemberitahuan.
Diakuinya, saat mengambil gaji di ATM, barulah dirinya sadar ternyata gaji beserta tunjangan yang biasa diterimanya berkurang nyaris Rp900 ribuan.
Menjawab rasa penasarannya, dia melakukan konfirmasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
"Saya ke dinas coba konfirmasi, tapi orang dinasnya bilang dari Bakeuda. Saya bingung puluhan tahun mengajar, baru inilah yang seperti ini," katanya kepada Tribunjambi.com, Kamis (2/2/2023).
Kata dia, bukan cuma dirinya yang melapor tunjangan yang dipotong.
"Ada banyak yang komplain ternyata. Orang dinas juga tak bisa jawab, sepertinya bingung juga mau jawab apa mereka," ungkap guru tersebut.
Dia mengatakan tidak ada alasannya untuk pemotongan tunjangan tersebut. Secara administrasi dia mengaku telah mengisi SKUM PTK dan anaknya juga masih sekolah tingkat SD dan SMA.
Baca juga: Tunjangan Sejumlah Guru Dipotong, Disdik Provinsi Jambi Tak Dapat Dikonfirmasi
"Kami guru tenaga profesional, kalau kami enggak profesional habis anak-anak bangsa kami buat. Apapun terkait data sudah dilengkapi, Karena ini saling berkaitan, guru ke bendahara sekolah, terus ke dinas. Nah sampai situ coba tanya ke dinas lah lagi, kemana bahan-bahan kami dibawanya, apa ke Angso Duo atau ke Sungai Batanghari," kata guru tersebut.
"Ada permintaan dari Bakeuda (BPKPD), tolong dipenuhi seperti SKUMPTK, KK, akte kelahiran anak dan ijazah," tambahnya.
Dia mengaku pengisian administrasi itu sudah dilakukan pada Desember 2022 lalu.
"Bendahara bulan Desember kalau enggak salah sudah diminta, dapat kabar sore besok pagi langsung diserahkan. Jadi enggak ada yang enggak dikasih kalau diminta. Administrasi murid 360 orang saja selesai, apalagi administrasi sendiri. Gimana ceritanya guru-guru kalau gitu," ujarnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi Agus Pirngadi mengatakan hal itu terjadi karena ada data keluarga yang masih belum terisi di aplikasi SIM gaji.
Baca juga: Isu Marak Penculikan Anak, Disdik Kota Jambi Keluarkan Edaran Keamanan dan Keselamatan Siswa
Ketika ditanya lebih lanjut terkait adanya persoalan di dinas pendidikan yang belum selesai dalam terkait data tersebut, Agus pun membenarkan.
