Tol Jambi-Betung 1 Segera Dibangun, Dimulai Dari Dua Desa di Kabupaten Muarojambi

Untuk realiasasi uang ganti keuntungan kata Mellia, baru di Desa Pondok Meja yang sudah clear dengan total 13 bidang tanah dengan jumlah 10 KK.

"Kalau di Pematang Gajah total ada 25 bidang dari 18 KK," katanya.

Dari 25 bidang itu, ada 4 bidang yang belum dibayarkan. 

"Dua bidang itu no name, enggak ketahuan sampai sekarang siapa yang punya. Jadi kita titipkan uang ke pengadilan. Terus dua bidang lagi terkena di jalan sebuah perusahaan, kita sudah minta administrasi tapi belum dikasih, suapaya bisa kita nilai. Nanti kita selesaikan," katanya.

Kemudian di Sungai Landai ada sebanyak 72 bidang dari 67 KK. Mellia mengatakan di Desa Sungai Landai itu masih ada yang belum dibayarkan.

"Uang kita return, kenapa? Karena pembayaran kan engga bisa diwakilkan. Diwakilkan pun kalau hanya bawa surat kuasa seperti biasa tidak bisa, harus dari surat notaris. Ada lagi engga bawa surat asli, ada pula yang lagi diluar kota. Jadi disitu ada 4 orang yang belum dibayarkan. Tapi nanti kita tetap bayarkan, nanti bisa kita ajukan lagi validasinya," ungkapnya.

Selanjutnya, pihaknya membayarkan uang ganti keuntungan di Desa Muaro Sebapo sebanyak 201 bidang tanah senilai Rp 111 Miliar.

"Sebenarnya ada 251 bidang tanah di Sebapo, tetapi ada 16 bidang yang merupakan fasilitas umum, sehingga jalan tidak bisa dibayarkan," kata Mellia.

Sementara itu, 34 bidang yang belum terbayar, dikarenakan pada saat musyawarah pemilik lahan menilai harga belum sesuai.

"Sebenarnya mereka setuju, tapi belum puas. Mulai dari ukuran luasan tanah yang kurang, terus ada yang sertifikatnya berbeda," kata dia.

Mellia menyebutkan dari 201 bidang yang dapat dibayarkan pada hari ini teridiri dari total 157 KK. 

"Jadi yang 34 bidang lainnya itu belum divalidasi. Harus ditinjau ulang," katanya.

Sementara untuk Desa Bertam sudah memasuki penilaian dengan 120 bidang tanah dari sekira 70 KK. Pihaknya akan segera melakukan musyawarah.

"Nanti kita agendakan di minggu ketiga Januari. Dari musyawarah kita keluarkan lagi validasi, ada lagi proses pemeriksaan berkas," jelasnya.

Untuk Desa Pijoan ditargetkan pada bulan April mendatang.