Duit untuk Orang Miskin Dipakai PNS ke Hotel, Jumlahnya Rp500 Triliun Untuk Rapat dan Studi Banding

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas membongkar salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia sulit teratasi. Salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia sulit berkurang ialah buruknya sistem penganggaran yang ada pada Kementerian dan Lembaga di Indonesia.

Kata Azwar Anas, selama ini anggaran senilai Rp500 triliun yang diberikan untuk penanggulangan kemiskinan ternyata lari ke meja-meja rapat dan hotel. Anggaran sebesar itu malah justru habis untuk membiayai rapat dan studi banding terkait kemiskinan di hotel dan tempat sejenis.

Azwar Anas pun mengaku sudah melaporkan hal tersebut ke Presiden Jokowi. Ia melaporkan bagaimana sia-sianya uang Rp500 triliun yang seharusnya dinikmati oleh orang miskin.

"Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor ke Pak Presiden, hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga, tetapi ini tidak in line dengan target prioritas bapak presiden. Karena kementerian/lembaga sibuk dengan urusan masing-masing," kata Azwar, Minggu(29/1).

Azwar mengingatkan pentingnya kementerian/lembaga menggunakan anggaran kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Sehingga, ia mewanti-wanti agar anggaran tersebut tidak habis digunakan hanya untuk keperluan perjalanan dinas.

"Saudara sekalian, kalau tidak, ke depan ini akan berulang terus, programnya kemiskinan, tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan," jelasnya.

Kata Azwar Anas, selama ini hanya banyak rapat-rapat tentang kemiskinan, studi banding, dan dokumentasi namun ternyata dampak anggaran tersebut tidak terserap untuk rakyat miskin. "Ya, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan, ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden, banyak untuk program-program yang terkait dengan studi-studi dokumentasi tentang kemiskinan sehingga dampaknya kurang," tambah dia.

Mengatasi hal itu berulang, Azwar mengaku Kementerian PAN-RB sudah membuat program pertemuan atau seminar dengan metode online. Jadwal pertemuan atau konsultasi itu pun, jelasnya, sudah diinformasikan kepada para pejabat fungsional daerah.

"Teman-teman daerah tidak habis audiensi ke Jakarta, datang ke Kemenpan-RB bikin seminar. Kami sudah buka layanan seperti ini, kalau hari Selasa ada hari SDM aparatur, silakan telepon PIC-nya ini, ikut Zoom, setiap hari Selasa," ujar Azwar.

Azwar mengaku tak mau mendengar lagi laporan anggaran kemiskinan habis digunakan untuk kepentingan kementerian lembaga yang tak perlu. Apalagi, lanjut Azwar, ada kementerian/lembaga yang menggelar pertemuan atau konsultasi menggunakan konsultan. Hal itu dinilai justru menghabiskan anggaran yang semestinya digunakan untuk pengentasan kemiskinan.

"Saya tidak ingin lagi dengar Reformasi Birokrasi-nya orang pengin a, melakukan pertemuan konsultasi pakai konsultan. Lah, ini pengin a kok pakai konsultan, berarti urusannya kertas dong. RB ke depan harus berdampak, nilai RB naik, dampaknya terukur," ujar politisi PDI-P ini.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali menyebut penggunaan dana kemiskinan Rp500 triliun untuk rapat dan studi banding di hotel adalah sebuah bencana. "Ini sebuah bencana," kata Mardani.

Rencananya kata Mardani pihaknya akan memanggil Menpan RB saat rapat Komisi II DPR mendatang. "Kami akan dalami soal ini saat RDP nanti," kata Mardani.