Berita Jambi

Tersangka Korupsi SPALD-T Batanghari Ajukan Praperadilan, Kuasa Hukum Tanyakan Alat Bukti

Tersangka kasus korupsi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) di Batanghari, Jambi ajukan praperadilan di PN Tipikor Jambi.

TRIBUNJAMBI.COM/DARWIN SIJABAT
Kuasa Hukum Penggugat, Hendra Ambarita 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Tersangka kasus korupsi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) di Batanghari, Jambi ajukan praperadilan di PN Tipikor Jambi.

Praperadilan tersebut diajukan oleh Loupoldo Pilas Siregar selaku pemohon sekaligus tersangka dugaan korupsi SPALD-T di Batanghari tahun anggaran 2019.

Kuasa Hukum Penggugat, Hendra Ambarita dari Kantor Hukum Monang Sitanggang menyebutkan bahwa praperadilan itu dilakukan karena melihat ada kesewenang wenangan dari Jaksa di Kejari Batanghari.

"Kita melihat ada kesewenang wenangan dari Jaksa. Materi hukumnya bisa kita lihat dari Sprindik yang dipergunakan pada tiga terdakwa yang sudah jadi narapida karena sudah putus dan inkrah itu juga yang dipergunakan untuk menetapkan tersangka saudara Loupoldo ini," katanya.

Dari penetapan Sprindik yang sama kepada tiga orang yang sudah divonis dan berkekuatan hukum tetap tersebut dilihat sebagai bentuk kesewenang wenangan Jaksa.

"Itu salah salah satu bukti yang kita lihat bahwa ada kesewenang wenangan Jaksa disana," katanya.

Kemudian terhadap nilai kerugian negar atas korupsi SPALD-T tersebut juga dikatakan Hendra

"Terhadap kerugian negara itu sudah menjadi beban dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Bahkan diputusan yang baru kita lihat kerugian negara sudah menjadi tanggung jawab dari tiga orang terdakwa," ungkapnya.

Sehingga dengan demikian, dia mempertanyakan kepada JPU terkait alat bukti apa yang menyebabkan kliennya menjadi tersangka.

"Jadi pertanyaannya terhadap alat bukti mana lagi saudara Loupoldo ini ditetapkan sebagai tersangka, dan terhadap nilai kerugian mana lagi yang digunakan oleh penyidik untuk menetapkan saudara Loupoldo sebagai tersangka. Ini adalah bukti perlawanan kita, meminta keadilan melalui praperadilan ini tentang tindakan apa yang dilakukan Jaksa hari ini selaku penyidik," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Penetapan tersangka yang juga menjabat selaku PPK Dinas Perkim Kabupaten Batanghari itu tercatat dalam Surat Penetapan Tersangka LPS Nomor : TAP- 04/L.5.11/Fd.1/09/2022 tanggal 28 September 2022.

Kepala Penerangan Hukum Kejati Jambi, Lexy Fatharany menyebutkan bahwa tersangka saat diperiksa penyidik di Kejari Batanghari langsung melakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Polres Batanghari.

Penahanan itu selama 20 hari terhitung mulai tanggal 28 September 2022 sampai dengan 17 Oktober 2022.

Dalam perkara SPALD-T ini, Kejaksaan Negeri Batanghari telah menyidangkan tiga orang terdakwa. Tiga orang terdakwa itu yakni Iskandar Zulkarnaen, buyung dan iman telah divonis oleh majelis hakim bersalah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved